Solok Selatan Hadirkan Solusi Hunian Terjangkau untuk ASN dan MBR
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi masalah ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berbagai program inovatif tengah digodok dan dipersiapkan, menunjukkan keseriusan pemda dalam menyediakan “rumah murah” yang menjadi dambaan banyak kalangan.
Salah satu proyek unggulan yang sedang dimatangkan adalah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan fasilitas hunian yang memadai bagi para abdi negara, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru.
Rusunawa Strategis Dekat Fasilitas Vital
Rencananya, satu tower Rusunawa akan dibangun dengan kapasitas hunian yang cukup signifikan, diperkirakan antara 50 hingga 100 unit. Pemilihan lokasi menjadi kunci penting dalam strategi ini. Pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan (PKPLH-Hub) telah menentukan lokasi yang sangat strategis, yaitu di sekitar Rumah Sakit (RS) Batang Sangir, tepatnya di Nagari Lubuak Malako.
Penempatan Rusunawa di dekat RS Batang Sangir memiliki alasan kuat. Prioritas utama penghuni Rusunawa ini adalah para ASN yang mengabdikan diri di fasilitas kesehatan tersebut. Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses mereka menuju tempat kerja dan meningkatkan kualitas hidup para tenaga medis dan administrasi di rumah sakit.
“Rusunawa ini disiapkan bagi ASN, khususnya ASN yang dinas di Rumah Sakit Batang Sangir. Namun juga terbuka bagi ASN lain juga bisa menyewa,” jelas Alvino Sendra, Kepala Dinas PKPLH-Hub Solok Selatan.
Demi mewujudkan rencana pembangunan Rusunawa ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat. Usulan pembangunan fisik ini diserahkan langsung kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar usulan ini segera mendapat respons positif, sehingga proses konstruksi dapat dimulai pada tahun 2027 mendatang. Pengelolaan Rusunawa ini diproyeksikan akan memberikan kontribusi pendapatan baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rumah Tapak Skema FLPP dengan Lahan Hibah
Selain hunian vertikal, Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, beserta jajaran kepala dinas juga tengah mengembangkan program penyediaan rumah tapak. Program ini menyasar segmen yang lebih luas, yaitu ASN dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk merealisasikan program ini, pemerintah daerah akan memanfaatkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera.
Salah satu terobosan yang diambil untuk menekan harga jual rumah tapak agar serendah mungkin adalah kebijakan hibah tanah dari pemerintah daerah. Lahan yang rencananya akan digunakan berasal dari bekas Hak Guna Usaha (ex-HGU) di kawasan Golden Arm. Status kepemilikan lahan ini akan dihibahkan oleh pemerintah kepada pengembang.
“Jadi nanti masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga yang lebih rendah karena lahan pembangunan disediakan dan dihibahkan oleh pemerintah,” terang Alvino Sendra.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat dalam memiliki rumah. Namun, Alvino mengingatkan bahwa proyek rumah tapak ini memerlukan waktu yang relatif panjang karena proses administrasi terkait lahan ex-HGU milik negara tergolong cukup kompleks dan berliku.
Ajuan 900 Unit Bedah Rumah untuk Perbaikan Hunian
Sebagai pelengkap upaya penyediaan hunian layak, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga mengajukan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program “bedah rumah” sebanyak 900 unit untuk tahun mendatang. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki rumah namun memerlukan perbaikan signifikan agar memenuhi standar kelayakan huni.
Rincian mengenai kriteria dan mekanisme penerima bantuan bedah rumah ini akan diumumkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Dengan berbagai program yang dijalankan secara paralel, Solok Selatan menunjukkan keseriusan dan langkah konkret dalam mewujudkan visi “rumah murah” bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi para ASN dan MBR yang selama ini mungkin kesulitan mengakses hunian yang layak. Keberhasilan program-program ini tentu akan sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat.
