Pentingnya Pengelolaan Isu Publik yang Terukur dan Terkoordinasi di Era Digital
Banjarmasin – Dalam lanskap informasi digital yang terus berkembang pesat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan krusialnya pengelolaan isu publik yang terukur dan terkoordinasi. Langkah proaktif ini penting untuk menjaga reputasi institusi dan kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menekankan bahwa setiap potensi isu harus dipetakan dan diantisipasi sejak dini. Hal ini penting agar isu tersebut tidak berkembang menjadi permasalahan yang dapat merusak citra institusi atau menurunkan tingkat kepercayaan publik.
“Kita harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menciptakan ruang dialog. Isu yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi reputasi institusi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik,” ujar Subhan saat membuka Public Communication Summit 2026 di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Subhan menjelaskan bahwa tantangan komunikasi publik saat ini tidak hanya sebatas kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan isu harus dilakukan secara sistematis, meliputi pemantauan berkelanjutan serta respons yang cepat dan terukur.
Era digital, menurut Subhan, menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Jika tidak direspons dengan baik, konten-konten negatif ini dapat sangat memengaruhi persepsi publik.
“Di era digital seperti sekarang, fokus kita adalah bagaimana pesan dapat dipahami dan dipercayai. Media massa memegang peran penting dalam memberi informasi yang kredibel,” tegasnya.
Memperkuat Kapasitas dan Sinergi Komunikasi Publik
Public Communication Summit 2026 diharapkan menjadi platform yang efektif untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Lebih dari itu, forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret terkait strategi pengelolaan isu, penguatan reputasi lembaga, hingga pengembangan pola komunikasi yang lebih efektif antarorganisasi perangkat daerah.
Sebagai wujud komitmen bersama dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital, acara tersebut juga dirangkai dengan pembacaan deklarasi. Deklarasi ini dipimpin langsung oleh Subhan Nor Yaumil dan diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.
Komitmen Bersama untuk Tata Kelola Komunikasi Publik yang Unggul
Deklarasi yang dibacakan menandai komitmen kuat para peserta untuk:
- Melaksanakan pemantauan isu publik secara aktif dan berkelanjutan: Ini akan diwujudkan melalui pembentukan Tim Pengelola Isu yang responsif dan proaktif.
- Memastikan analisis dan tindak lanjut isu dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi: Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari isu yang muncul.
- Memanfaatkan hasil pengelolaan isu untuk peningkatan kualitas: Hasil analisis dan penanganan isu akan digunakan untuk memperbaiki kualitas kebijakan, pelayanan publik, dan komunikasi publik pemerintah daerah.
- Mendorong pertukaran materi komunikasi: Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi pesan yang disampaikan kepada publik dan memperkuat reputasi pemerintah daerah di ruang publik.
- Mengedepankan komunikasi publik yang responsif, transparan, dan kredibel: Prinsip-prinsip ini akan menjadi landasan dalam setiap penyampaian informasi kepada masyarakat.
Subhan Nor Yaumil menutup pernyataannya dengan harapan bahwa komitmen ini akan menjadikan tata kelola komunikasi publik di Kalimantan Selatan semakin kuat, adaptif, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di era digital yang dinamis. Dengan adanya sinergi dan strategi yang matang, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang kokoh dan memberikan pelayanan terbaik.
