Perombakan Kepemimpinan BGN: Nanik S. Deyang Ditunjuk Pimpin Badan Gizi Nasional
Jakarta – Pemerintah Indonesia melakukan perubahan signifikan pada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengumumkan pada Selasa malam, Juni 2026, di Istana Negara, Jakarta, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Bersamaan dengan Dadan, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya, juga turut diganti.
Pemerintah menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kontribusi para pejabat yang diganti tersebut dalam meletakkan fondasi awal bagi lembaga yang krusial ini. Sebagai pengganti Dadan Hindayana, Presiden Prabowo menunjuk Nanik Sudaryati Deyang, yang lebih akrab disapa Nanik S. Deyang, untuk memimpin BGN. Posisi Wakil Kepala BGN kini akan diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen Eddy Trenggono.
Pergantian kepemimpinan ini disambut dengan antusiasme dan harapan besar dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat kebijakan publik. Emrus, seorang pengamat komunikasi terkemuka, menilai bahwa penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru merupakan momentum strategis yang sangat penting bagi masa depan lembaga tersebut.
Nanik S. Deyang: Mengemban Amanah dengan Kemampuan Investigatif
Menurut Emrus, rekam jejak dan kemampuan investigatif yang dimiliki oleh Nanik S. Deyang sangat relevan dalam menghadapi tantangan di BGN. Kemampuan ini tidak hanya dipandang penting untuk menggali akar permasalahan yang ada, tetapi juga sebagai instrumen vital untuk melakukan reformasi internal secara menyeluruh di tubuh organisasi BGN.
Reformasi internal ini dianggap sebagai prasyarat mutlak agar berbagai program strategis yang melibatkan alokasi anggaran besar, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan. Emrus menekankan bahwa perbaikan program MBG, khususnya, harus dimulai dari pembenahan tata kelola organisasi yang kuat. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.
Emrus berpendapat bahwa BGN saat ini membutuhkan sebuah budaya kerja yang baru. Budaya ini harus lebih mengedepankan keterbukaan, responsivitas terhadap setiap kritik yang membangun, serta orientasi yang kuat pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi di lapangan. “Jangan lagi ada narasi yang indah-indah di media, tapi realitas di lapangan berbau dan tidak layak konsumsi,” tegas Emrus, menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara citra publik dan realitas operasional.
Audit Menyeluruh: Kunci Pemulihan Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Emrus mendorong Kepala BGN yang baru untuk segera mengambil langkah-langkah konkret, salah satunya adalah melakukan audit menyeluruh. Audit ini diharapkan dapat menyasar Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi garda terdepan dalam distribusi program MBG.
Evaluasi yang dilakukan tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif semata. Proses audit harus mencakup seluruh mata rantai distribusi makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengawasan mutu di setiap tahapan, hingga mekanisme pertanggungjawaban yang transparan di tingkat lapangan.
Langkah audit menyeluruh ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kembali kepercayaan publik yang sempat terkikis akibat mencuatnya berbagai kasus dan keluhan terkait pelaksanaan program MBG belakangan ini. Kepercayaan masyarakat adalah aset tak ternilai yang harus dijaga dan ditingkatkan.
Penguatan Pengawasan Eksternal: Melibatkan Partisipasi Publik
Selain melakukan audit internal, Emrus juga mengusulkan adanya penguatan dari sisi eksternal melalui pembentukan sistem pengawasan yang melibatkan partisipasi publik secara luas. Sistem ini dirancang agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa di sekolah.
“Saya menyarankan Ibu Nanik S. Deyang segera buat sistem pengawasan berbasis publik. Buka kanal pelaporan terbuka. Biarkan orang tua murid, guru, atau masyarakat langsung memposting foto atau video kalau ada makanan basi atau gizi buruk yang dibagikan,” ujar Emrus.
Pendekatan berbasis publik ini dipandang akan secara signifikan memperkuat aspek transparansi dalam penyelenggaraan program gizi. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat juga diharapkan dapat mempercepat deteksi dini terhadap potensi masalah di lapangan, sebelum dampaknya meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Dengan demikian, diharapkan program-program gizi nasional dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh penerima manfaat.
