Sorotan ICW: Program Makan Bergizi Gratis Terindikasi Sistemik dan Berisiko Tinggi
Berbagai persoalan yang terus mencuat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mendorong Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk kembali menyuarakan desakan agar pemerintah menghentikan program prioritas ini. Temuan terbaru, termasuk dugaan praktik jual beli dapur yang kini sedang diaudit oleh pemerintah, semakin memperkuat pandangan ICW bahwa masalah dalam program ini bukanlah sekadar insiden terisolasi, melainkan sebuah persoalan yang bersifat sistemik sejak tahap perencanaan awal.
Peneliti ICW, Seira Tamara, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa berbagai kendala yang muncul secara konsisten menunjukkan adanya cacat mendasar dalam desain dan implementasi program MBG. “Berbagai persoalan yang muncul dari MBG memang semakin mengukuhkan bahwa proyek ini sejak awal bermasalah, yang tidak dibenahi secara serius hingga saat ini,” ujar Seira. Ia menambahkan bahwa isu tata kelola, mulai dari potensi konflik kepentingan hingga minimnya transparansi dan akuntabilitas, telah mewarnai perjalanan program ini sejak awal.
Akar Masalah yang Tak Tersentuh Perubahan Pimpinan
ICW berpandangan bahwa pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sekalipun, tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Menurut Seira, masalah yang melekat pada program MBG telah tertanam sejak tahap perencanaan awal hingga implementasi saat ini. Oleh karena itu, perubahan struktural di tingkat manajemen BGN dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan fundamental program.
“Pergantian pemimpin di tubuh internal BGN tidak akan berpengaruh banyak mengingat persoalan melekat sudah sejak awal tahap perencanaan program hingga implementasinya saat ini,” jelas Seira. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan yang dibutuhkan lebih bersifat struktural dan kebijakan, bukan hanya pergantian personalia.
Anggaran Ratusan Triliun: Potensi Korupsi yang Menganga
Salah satu aspek yang paling disorot oleh ICW adalah besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menjalankan program MBG. Dengan perkiraan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan, risiko penyimpangan dan korupsi dinilai akan semakin meningkat jika tata kelola program tidak segera diperbaiki secara mendasar.
Seira mengidentifikasi proses penunjukan mitra pelaksana dan pengelola dapur MBG sebagai salah satu titik paling rawan. Besarnya dana dan insentif yang dikelola oleh para mitra membuka lebar peluang terjadinya praktik perburuan rente atau rent-seeking behavior.
- Potensi Perburuan Rente:
- Mitra pelaksana yang mengelola dapur MBG memiliki kendali atas dana yang sangat besar.
- Insentif yang diterima mitra juga terbilang signifikan, menciptakan daya tarik untuk mencari keuntungan di luar tujuan program.
“Dengan anggaran yang sangat besar, kerentanan bisa terjadi di banyak aspek, salah satunya pada penentuan mitra. Sebab mitra pelaksana yang memiliki dapur MBG mengelola dana dan mendapatkan insentif yang sangat besar,” ungkap Seira.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika proses penunjukan mitra sejak awal tidak dilakukan secara transparan dan kompetitif, maka potensi penyimpangan akan terus bermunculan di berbagai tahapan pelaksanaan program. Ketiadaan persaingan yang sehat dalam pemilihan mitra dapat membuka pintu bagi praktik kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya merugikan masyarakat penerima manfaat.
Desakan untuk Audit Menyeluruh dan Evaluasi Total
Menyikapi berbagai persoalan yang muncul, ICW mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam program MBG. ICW melihat bahwa kasus-kasus yang terungkap saat ini harus menjadi momentum bagi penegak hukum untuk bertindak.
“Permasalahan di MBG dan BGN hari ini harus menjadi pemantik bagi aparat penegak hukum untuk masuk melakukan pemeriksaan terhadap potensi korupsi yang mungkin belum terungkap,” tegas Seira.
ICW juga menilai bahwa akumulasi berbagai masalah yang terjadi semakin memperkuat argumen untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, bahkan menghentikan program MBG. Menurut Seira, program ini berisiko lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok tertentu dibandingkan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.
“Ini jadi semakin relevan melihat permasalahan MBG hari ini yang hanya menjadi proyek untuk memberi keuntungan bagi segelintir pihak yang terafiliasi dengan pemerintah,” kritiknya.
Desakan penghentian program ini muncul bersamaan dengan upaya pemerintah yang tengah melakukan audit internal terhadap BGN dan evaluasi terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ICW berpendapat bahwa audit dan evaluasi tersebut harus dilakukan secara independen dan komprehensif untuk mengungkap akar masalah sebenarnya dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
