Waropen Pecah Telur: Raih Opini Wajar Dengan Pengecualian Setelah 18 Tahun Disclaimer
Pemerintah Kabupaten Waropen mencetak sejarah penting dalam perjalanan tata kelola keuangannya. Setelah 18 tahun lamanya terperangkap dalam opini “Tidak Menyatakan Pendapat” atau Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mendobrak dominasi opini tersebut. Prestasi gemilang ini ditandai dengan diraihnya opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan LHP LKPD yang menjadi tonggak sejarah ini dilakukan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Bhuono Agung Nugroho. Acara berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jayapura, pada hari Jumat, 29 Mei. Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, didampingi oleh jajaran pimpinan daerah, menerima langsung dokumen penting tersebut.
Perubahan Signifikan dalam Tata Kelola Keuangan
Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho, secara gamblang mengungkapkan bahwa perubahan yang terjadi di Kabupaten Waropen pada tahun anggaran 2025 sungguh mencolok. Salah satu indikator utama perbaikan adalah semakin efektifnya Sistem Pengendalian Internal (SPI). Hal ini dinilai berkat adanya kontrol yang kuat dan terstruktur, mulai dari pucuk pimpinan daerah hingga ke tingkat unit terkecil di bawahnya.
“Proses pertanggungjawaban keuangan kini menunjukkan peningkatan yang signifikan,” ujar Bhuono. “Jika sebelumnya kami kerap kali mengalami kesulitan dalam menemukan dokumen pertanggungjawaban, kini untuk tahun 2025, semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Meskipun masih terdapat beberapa catatan pengecualian yang menjadi dasar pemberian opini WDP, ini merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa bagi Kabupaten Waropen.”
Peningkatan Komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Selain perbaikan dalam pertanggungjawaban, Bhuono juga menyoroti lonjakan drastis pada tingkat komitmen tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Angka kepatuhan terhadap rekomendasi BPK yang sebelumnya hanya berkisar di angka 5%, kemudian perlahan naik ke 15%, kini telah menembus angka di atas 35%. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dan proaktivitas dari Pemerintah Kabupaten Waropen, khususnya bersama Inspektorat, dalam menindaklanjuti temuan BPK.
“Inspektur Kabupaten Waropen saat ini menunjukkan kinerja yang sangat aktif dalam berkoordinasi dengan Kantor BPK,” tambah Bhuono. “Dampak positif dari perbaikan ini tidak hanya terbatas pada opini laporan keuangan semata, namun juga dirasakan secara langsung oleh denyut nadi perekonomian masyarakat di sana. Aktivitas ekonomi di Waropen kini terasa jauh lebih hidup, dengan pedagang kecil dan warung-warung yang menunjukkan geliat yang lebih menggairahkan.”
Apresiasi dan Komitmen Bupati Waropen
Menyikapi pencapaian bersejarah ini, Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada BPK RI Perwakilan Papua. Ia mengakui peran penting BPK dalam memberikan bimbingan dan melakukan pemeriksaan yang objektif. Bupati Mote menegaskan bahwa keberhasilan keluar dari status Disclaimer yang telah membelenggu selama 18 tahun ini adalah buah dari kerja keras, komunikasi yang intens, dan sinergitas yang solid di antara seluruh elemen pemerintah daerah.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh aparatur di lingkungan eksekutif yang telah menunjukkan sikap proaktif dan responsif, mulai dari tahapan pemeriksaan awal hingga pemeriksaan yang lebih rinci,” ujar Bupati Mote. “Dukungan dan partisipasi aktif dari pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga turut memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pencapaian ini.”
Bupati Mote juga menegaskan kembali komitmennya yang sejak awal menjabat adalah untuk melakukan penataan birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, tertib, dan transparan. Langkah tegas ini disambut baik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini menunjukkan kedisiplinan yang lebih baik dalam mengelola anggaran.
Menuju Opini yang Lebih Tinggi
“Hari ini, kerinduan masyarakat Kabupaten Waropen akan laporan keuangan yang lebih baik akhirnya terjawab dengan pemberian opini yang jauh lebih positif dari BPK,” pungkas Bupati Mote. “Momen ini sekaligus menjadi penanda resmi kita keluar dari jeratan Opini Disclaimer yang telah melekat selama 18 tahun. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini adalah sebuah awal yang sangat baik, dan menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berupaya membenahi kelemahan-kelemahan yang masih ada, demi meraih opini yang lebih tinggi lagi di masa mendatang.”
