Krisis Sampah di Indonesia, Prabowo ‘Gaspol’ 34 Proyek WTE Jadi Energi Rp 58 T

Krisis Sampah di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Senin (2/2/2026). (Foto: Sekretariat Presiden)
Panbil Mall

Patrolmedia, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan serius terkait ancaman krisis sampah di Indonesia.

Pemerintah memperkirakan pada tahun 2028, atau bahkan bisa lebih cepat, hampir seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di tanah air akan mengalami kelebihan muatan (overcapacity).

Sebagai langkah darurat, Prabowo mengumumkan pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE).

Proyek strategis ini akan disebar di 34 kota di seluruh Indonesia.

“Masalah bangsa ini sekarang yang juga sangat krusial adalah masalah sampah. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota,” tegas Prabowo, saat hadir di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/2/2026).

Investasi Jumbo Rp 58,8 Triliun

Proyek ambisius ini tidak main-main. Total investasi yang digelontorkan mencapai US$ 3,5 miliar atau setara dengan Rp 58,8 triliun (asumsi kurs Rp 16.800).

Prabowo menargetkan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

Harapannya, seluruh fasilitas pengolahan sampah ini sudah bisa beroperasi penuh dalam dua tahun mendatang.

“Kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” ujarnya memberikan sinyal ketegasan.

Sentil Pemda: Jangan Berlarut-larut!

Meski investasi pusat sangat besar, Prabowo tetap mengapresiasi inisiatif beberapa bupati dan walikota yang sudah mulai mengelola sampah secara mandiri.

Ia menekankan perlunya kerja sama erat antara pusat dan daerah.

Namun, Prabowo memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah (pemda).

Jika penanganan sampah di daerah berlarut-larut dan tidak menunjukkan kemajuan, pemerintah pusat akan langsung mengambil alih komando.

“Ini sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi ini sedang kita pelajari mungkin bisa saling menukar pengalaman. Tapi kita tidak boleh menunggu (pemda jika berlarut-larut),” tegasnya lagi.

Pembangunan proyek WTE ini diharapkan menjadi solusi permanen agar tak lagi mengalami krisis sampah di Indonesia, tetapi mengubahnya menjadi sumber energi yang bermanfaat sekaligus memperpanjang napas TPA di berbagai wilayah.

 

(Kml/Ft)