Pengembangan Peraturan Bupati Jombang: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Masih Menunggu
Proses penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Jombang hingga akhir tahun 2025 ini masih menemui kendala dan belum juga rampung. Salah satu draf paling krusial, yang secara spesifik mengatur luasan dan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), masih dalam tahap revisi dan pendalaman teknis yang mendalam.
Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Jombang, M. Rony, melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Eko Purwanto, menjelaskan bahwa proses penyusunan Perbup ini memang membutuhkan sejumlah penyesuaian penting. “Sampai sekarang masih berproses. Teman-teman dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menemukan beberapa titik yang dinilai kurang pas jika dimasukkan ke dalam kategori LP2B, termasuk juga angka-angkanya,” ungkap Eko pada hari Senin, 22 Desember 2025.
Temuan tersebut secara signifikan mendorong dilakukannya koordinasi lanjutan yang lebih intensif. Koordinasi ini melibatkan Dinas PUPR Jombang dan tim ahli dari Universitas Brawijaya. Tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk memastikan kesesuaian data luasan lahan yang diajukan dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Perbedaan antara data administratif dan realitas di lapangan dapat menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan.
“Saat ini kami masih terus melakukan koordinasi dengan Universitas Brawijaya. Hasil temuan dari teman-teman PUPR sudah disampaikan kepada mereka untuk mendapatkan justifikasi yang memadai,” jelas Eko lebih lanjut. Justifikasi dari para ahli ini sangat penting untuk memberikan dasar ilmiah dan teknis yang kuat dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan LP2B.
Menurut Eko, revisi yang sedang berlangsung ini bertujuan agar penetapan luasan LP2B di Kabupaten Jombang benar-benar selaras dan harmonis dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan, serta mencerminkan kondisi riil di lapangan secara akurat. Tanpa keselarasan ini, kebijakan perlindungan lahan berpotensi tidak efektif dan bahkan dapat menimbulkan konflik kepentingan.
“Kemarin kami sudah mengadakan rapat bersama dengan Dinas PUPR. Kami sepakat untuk mengembalikan kembali draf tersebut ke Universitas Brawijaya agar mereka dapat memberikan justifikasi yang diperlukan,” ujar Eko. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan didasarkan pada analisis yang cermat dan pertimbangan yang matang.
Eko menegaskan kembali bahwa justifikasi dari tim ahli Universitas Brawijaya sangat krusial. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian apakah suatu bidang lahan memang layak untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau tidak. Kriteria kelayakan ini biasanya mencakup berbagai aspek, mulai dari kesuburan tanah, ketersediaan air, hingga potensi produktivitas pangan.
“Karena masih ada beberapa titik atau luasan lahan yang belum teridentifikasi secara jelas statusnya, maka prosesnya masih terus berjalan di tahap tersebut,” pungkas Eko. Ketidakjelasan identifikasi ini menjadi salah satu hambatan utama yang perlu diselesaikan sebelum Perbup dapat diterbitkan.
Pentingnya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan yang produktif untuk produksi pangan demi ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah area lahan pertanian yang ditetapkan dan dilindungi fungsinya sebagai penghasil produk pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Tantangan dalam Penetapan LP2B
Proses penetapan LP2B seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain:
- Konversi Lahan: Tekanan pembangunan ekonomi, seperti perluasan permukiman, industri, dan infrastruktur, seringkali mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian.
- Data yang Akurat: Ketersediaan data mengenai luasan, lokasi, dan kualitas lahan pertanian yang akurat dan mutakhir sangat penting. Ketidakakuratan data dapat menghambat proses perencanaan dan penetapan LP2B.
- Koordinasi Antar Instansi: Penetapan LP2B melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah, mulai dari dinas pertanian, dinas tata ruang, hingga dinas lingkungan hidup. Koordinasi yang efektif antar instansi ini menjadi kunci keberhasilan.
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Melibatkan petani, akademisi, dan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan perlindungan lahan dapat meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Aspek Teknis dan Yuridis: Penyesuaian antara aspek teknis di lapangan, seperti kesesuaian lahan, dengan aspek yuridis, seperti tata ruang dan peraturan perundang-undangan, memerlukan kajian yang mendalam.
Peran Universitas dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah
Keterlibatan perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya dalam kasus ini, sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. Universitas memiliki sumber daya akademis dan keahlian teknis yang dapat dimanfaatkan untuk:
- Melakukan Kajian Teknis: Memberikan analisis mendalam mengenai kesesuaian lahan, potensi produktivitas, dan dampak lingkungan dari penetapan LP2B.
- Menyusun Draf Peraturan: Membantu dalam penyusunan draf peraturan yang berbasis ilmiah dan sesuai dengan kaidah hukum.
- Memberikan Justifikasi Ilmiah: Memberikan dasar argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap setiap keputusan yang diambil.
- Pengembangan Kapasitas: Melatih aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan terkait perlindungan lahan.
Dengan selesainya penyusunan Perbup ini, diharapkan Kabupaten Jombang dapat memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada ketahanan pangan daerah dan nasional.























