Sumatera: Pendidikan Bangkit, UKT Bebas.

Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), terus berupaya melakukan penanganan untuk memulihkan sektor pendidikan di ketiga provinsi tersebut.

Upaya Pemerintah Memulihkan Sektor Pendidikan

Berikut adalah rangkuman upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memulihkan sektor pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar:

  • Pembelajaran Darurat:
    Mendikdasmen Abdul Mu’ti melaporkan bahwa banyak sekolah di Sumatera yang terdampak banjir belum dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terdapat gangguan pembelajaran di 52 kabupaten/kota terdampak dengan komposisi yang berbeda. Di Aceh, 15 kabupaten/kota belum dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sementara tiga wilayah lainnya mulai membuka sekolah secara bertahap. Di Sumatera Utara, dua wilayah masih belum bisa menyelenggarakan pembelajaran dan dua wilayah lainnya baru dapat menjalankan sebagian kegiatan belajar.
    Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat dengan berbagai skema, termasuk:

    • Pendirian ruang kelas sementara.
    • Penempatan siswa di sekolah terdekat yang tidak terdampak.
    • Penerapan jadwal belajar fleksibel.
    • Pemanfaatan modul pembelajaran kedaruratan.
      Pendampingan bagi guru dan relawan pendidikan terus dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar di tenda-tenda darurat tetap berjalan. Terkait pelaksanaan ujian akhir semester (UAS), pemerintah daerah di ketiga wilayah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan jadwal sesuai kondisi pascabencana.
  • Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT):
    Kemendiktisaintek tengah merumuskan pembebasan UKT hingga dua semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak bencana. Rangkaian rencana aksi pada tahap pemulihan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Januari 2026 dengan menggunakan anggaran tahun berjalan.

  • Rencana Aksi Pemulihan Pendidikan Tinggi:
    Selain kebijakan pembebasan UKT, terdapat enam rencana aksi lain yang akan dijalankan Kemendiktisaintek:

    • Penyediaan dapur umum di sejumlah kampus terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, khususnya bagi mahasiswa yang terdampak langsung maupun berasal dari keluarga terdampak.
    • Penerapan pengaturan Ujian Akhir Semester (UAS) yang lebih fleksibel bagi kampus maupun mahasiswa yang terdampak bencana.
    • Penggalangan bantuan kebutuhan mendesak melalui kampus-kampus di wilayah terdampak, meliputi makanan, pakaian, penjernih air bersih, hingga pengiriman tenaga kesehatan.
    • Pembentukan tim psikososial untuk mendampingi dosen, mahasiswa, dan masyarakat terdampak.
    • Penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran untuk membantu pemulihan proses belajar mengajar.
    • Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur pendidikan dan fasilitas sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka panjang.

Alokasi Anggaran untuk Bantuan

Kemendiktisaintek telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75.986.474.452 untuk membantu biaya hidup mahasiswa dan dosen terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pemberian bantuan biaya hidup juga menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk menangani dampak bencana, khususnya pada sektor pendidikan tinggi di Sumatera. Kemendiktisaintek juga meluncurkan program pengabdian kepada masyarakat dalam skema tanggap darurat bencana, dengan total pendanaan mencapai Rp 46.535.820.000.

Dampak Bencana pada Perguruan Tinggi

Berdasarkan data Kemendiktisaintek, terdapat 60 perguruan tinggi yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Rinciannya meliputi:

  • Aceh: Empat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 27 Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
  • Sumatera Utara: Satu PTN dan 13 PTS.
  • Sumatera Barat: Sembilan PTN dan enam PTS.

Sebagian besar aktivitas belajar mengajar di kampus-kampus tersebut terhenti akibat akses yang terputus, kondisi lingkungan kampus yang terdampak, serta banyaknya sivitas akademika yang harus mengungsi. Secara keseluruhan, terdapat 1.306 dosen dan 18.824 mahasiswa yang menjadi korban terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.

Kerusakan Infrastruktur Pendidikan

Data Kemendiktisaintek juga menunjukkan kerusakan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup luas, mencakup:

  • Ruang kelas.
  • Perangkat komputer dan laptop.
  • Bangunan dan ruang belajar yang rusak atau ambruk.
  • Jaringan listrik dan internet yang terputus.
  • Akses jalan tertutup.
  • Kerusakan fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium.

Pemerintah terus melakukan identifikasi dan penanggulangan darurat untuk mengatasi dampak bencana ini.