Menteri Keuangan Tegaskan Proyek Family Office di Bali Tak Boleh Gunakan APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan dengan rencana pembentukan family office di Bali yang sedang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Namun, ia memberikan penekanan penting terkait pendanaannya. Menurutnya, proyek tersebut tidak boleh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak memiliki rencana untuk mengalokasikan anggaran APBN bagi proyek tersebut. Ia berpendapat bahwa pemerintah saat ini harus memprioritaskan penggunaan APBN untuk program-program yang langsung berdampak pada perekonomian nasional.
“Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujarnya saat berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Menurut Purbaya, jika DEN yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan ingin melanjutkan proyek tersebut, maka mereka harus mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBN. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat, baik dalam hal waktu maupun sasaran, serta mencegah adanya pemborosan atau kebocoran dana.
“Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dan tidak berniat memberi masukan dalam proses perencanaan pembentukan family office di Bali. Ia mengaku sudah cukup lama mendengar rencana tersebut, namun belum memahami sepenuhnya konsep yang dimaksud.
“Enggak. Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah,” ujarnya.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tambahnya.
Sejarah Gagasan Family Office di Bali
Sebagai informasi, gagasan pembentukan family office pertama kali disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wacana itu diungkapkan dalam pertemuan dengan delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali, pada Mei 2024.
“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” ujar Luhut saat itu, Sabtu (18/5/2024).
Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Juli 2024, Luhut mengklaim bahwa sejumlah konglomerat asing sudah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam program tersebut dan menanamkan investasi mereka di Bali.
Kini, wacana family office kembali mencuat setelah Luhut menyebut pemerintah tengah mempercepat proses pembentukannya, dengan target rampung sebelum akhir tahun 2025. Meski demikian, realisasi proyek tersebut masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo Subianto.
