Patrolmedia, Kathmandu – Eks Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) sementara, setelah Presiden Ramchandra Paudel memutuskan parlemen Nepal dibubarkan.
Video: Eks Ketua Hakim Dilantik jadi PM Sementara Nepal Gantikan Sharma Oli
Melansir Anadolu, Pengambilan sumpah jabatan Karki dipimpin langsung oleh Presiden Nepal, Ramchandra Paudel pada Jumat (12/9/2025).
Ia dipercaya dan ditunjuk sebagai PM sementara oleh para pengunjuk rasa Gen Z untuk memimpin negara Himalaya yang diapit di antara India dan Cina.
Pada Kamis (11/9/2025) lalu, para Gen Z meminta parlemen Nepal dibubarkan. Tuntutan itu datang 2 hari setelah demonstrasi mematikan yang memaksa PM KP Sharma Oli mengundurkan diri.
Kantor Berita SetoPati melaporkan, Paudel segera menerima usulan Gen Z dan membubarkan parlemen hasil Pemilu 2022.
Presiden Ramchandra Paudel pun membubarkan parlemen yang beranggotakan 275 orang sekaligus untuk mempersiapkan Pemilu baru pada 2026 mendatang.
Usai parlemen Nepal dibubarkan, pemilihan umum dinegara teraebut telah ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2026.
Sushila Karki, (73) merupakan wanita pertama yang ditunjuk sebagai Kepala Hakim Nepal pada tahun 2016.
Perwakilan Demonstran, Ojaswi Raj Thapa menyebut, nama Karki telah diusulkan kepada Presiden dan Militer untuk mimpin Nepal.
“Kami akan membubarkan parlemen. Kami tidak bermaksud membubarkan konstitusi. Kami mungkin perlu mengubah konstitusi, tetapi kami tidak ingin membubarkannya,” kata Thapa.
Seorang narasumber yang enggan namanya disebut mengatakan, Karki setuju untuk menjadi pemimpin sementara.
Namun, upaya sedang dilakukan untuk menemukan jalur konstitusional untuk menunjuknya,” kata sumber itu kepada Reuters.
Media lokal melaporkan bahwa Karki sedang berunding dengan Presiden Ramchandra Paudel dan Panglima Militer, Ashok Raj Sigdel.
Paudel akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan situasi sulit saat ini dalam kerangka konstitusional untuk melindungi demokrasi serta menjaga perdamaian dan ketertiban.
“Saya mengimbau semua pihak untuk yakin bahwa solusi atas masalah ini sedang dicari sesegera mungkin untuk memenuhi tuntutan warga yang berunjuk rasa dan bekerja sama dengan menahan diri dalam menjaga perdamaian dan ketertiban di negara ini,” kata Paudel dalam keterangannya.
