“Saya menduga ini sebuah grand design untuk melemahkan saya, agar tak lagi mengunjungi masyarakat Kabupaten Solok, karena dibebani dengan persoalan seperti ini,” ungkap Pandu.
Kembali ia tegaskan, sumbangan itu merupakan persoalan dengan partainya dan bukan dirinya pribadi.
Menurut Pandu, tudingan mahar politik membuat preseden buruk terhadap Gerindra dan dirinya sebagai pribadi.
Pandu mengaku juga sudah berkoordinasi dengan DPD Gerindra Sumbar. Jon Pandu juga merespons tindakan Iriadi yang menyeret persoalan ini ke ranah hukum.
“Negara kita negara hukum, silakan menempuh jalur hukum seperti yang dia sampaikan di sejumlah media online. Sekarang saya fokus kerja saja. Proses ini biarkan berjalan seperti air mengalir,” ungkapnya.
Ditempat berbeda, Fraksi Gerindra Kabupaten Solok, Madra menyebut gorengan Iriadi adalah isu lama yang panaskan kembali untuk menjatuhkan pencitraan Jon Firman Pandu Wakil Bupati Solok.
Padahal, kata Madra, dijelaskan berkali-kali tidak ada yang namanya mahar untuk mendapatkan rekomendasi calon kepala daerah. Sebab, Rekomendasi calon kepala daerah dikeluarkan oleh DPP bukan DPC Gerindra Kabupaten Solok.
“Kalau kita bicara mahar, berarti Iriadi diduga melakukan tindakan melawan hukum sebagai penyuap,” tegas Madra.
Sebelumnya, bakal calon Bupati Solok Iriadi Dt Tumanggung melaporkan Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu ke Polda Sumbar, Kamis (5/5/2022).
Ia melapor lantaran dirinya merasa ditipu atas dugaan pemberian mahar ke partai Gerindra jelang Pilkada Kabupaten Solok 2020.
Penulis: Niko Irawan
Editor: Erwin Syahril
