“Notaris tidak punya pelatihan pendidikan intelijen. Jadi tidak punya perkiraan siapa klien kita. Apakah betul-betul mempunya modal, punya dokumen yang sah, atau berpura-pura saja. Sehingga banyak notaris jadi korban dalam masalah hukum,” bebernya.
Agus menyenut terlihat banyak perusahaan di Batam, tapi tidak diketahui apakah perusahaan tersebut memiliki finansial yang cukup untuk ikut tender.
Maka dengan ini, diadakan sebagai bentuk perlindungan kepada notaris, dengan memberikan informasi.
Pendekatan yang dipakai dalam penerapan PMPJ ini sesuai ketentuan, pendekatan berbasis risiko.
“Dengan begitu mudah-mudahan Batam dan Kepri menjadi role model notaris di Indonesia,” kata Agus.
Ketua Panitia Darsyad menyebut kegiatan sebagsi peningkatan pengetahuan serta pemahaman tentang PMPJ.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pada notaris.
“Penghargaan diberikan kepada notaris yang paling tertib administrasi dalam pemeriksaan protokol dan penyampaian laporan bulanan melalui aplikasi Silaris,” kata Darsyad.
Adapun narasumber di gelaran itu yakni dari Kementerian Hukum dan HAM, PPATK, dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris. Adapun pesertanya adalah notaris se-Kota Batam, serta perwakilan notaris dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. (Chandra)
