Hingga saat ini, kata Candra, masih banyak personel TNI AD yang belum memiliki rumah non dinas, baik personel yang baru maupun yang telah lama dinas.
Kebijakan internal TNI AD ini berlaku juga kepada personel dengan masa kerja 0 sampai 10 tahun.
Bahkan mereka wajib mengambilnya, baik dalam bentuk rumah yang dikembangkan oleh BP TWP maupun dalam bentuk pinjaman.
“Sehingga, saat pensiun para personel sudah memiliki rumah layak huni,” katanya.
Secara nasional, dari 6.000 unit rumah yang akan dibangun sampai tahun 2019, saat ini sudah dibangun 5.300 unit.
