Patrolmedia, Dompak – Pemprov Kepri tengah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan dan dampak perubahan iklim.
Langkah ini diambil setelah mencatat lonjakan tajam jumlah kejadian bencana sepanjang tahun 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (3/11/2026).
“Peningkatan jumlah kejadian bencana ini harus jadi perhatian bersama. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi harus memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini,” kata Misni.
Berikut poin-poin penting terkait kondisi bencana dan langkah siaga Pemprov Kepri:
- Lonjakan Bencana di 2026:
Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat ada 1.231 kejadian bencana di Kepri.
Angka ini melonjak tajam dibanding total kejadian sepanjang tahun 2025 yang sebanyak 948 kejadian.
- Daerah Paling Rawan:
Pada data 2025, Kabupaten Bintan menjadi wilayah dengan bencana tertinggi (268 kejadian), disusul Kota Tanjungpinang (238), Natuna (111), Karimun (96), Anambas (95), Batam (81), dan Lingga (50).
- Ancaman Utama:
Sebagai wilayah kepulauan, potensi bencana yang diwaspadai meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem.
- 7 Langkah Strategis Mitigasi:
Pemprov Kepri menyiapkan strategi mulai dari penguatan komando lintas sektor, optimalisasi peringatan dini, pemeliharaan drainase dan kolam retensi, hingga perbaikan anggaran kesiapsiagaan.
- Resmikan Gedung Pusdalops:
Di sela rakor, Pemprov Kepri juga meresmikan Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kepri untuk memperkuat pemantauan dan kendali penanggulangan bencana secara real-time.
Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Aludin Andi, menambahkan rakor ini bertujuan menyatukan langkah seluruh instansi agar siap menghadapi karakteristik geografis Kepri yang dinamis.
Penutupan acara ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov Kepri, Forkopimda, dan instansi vertikal untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terpadu.
(Kml/Kml)
