Patrolmedia, Batam – Pemko Batam meluncurkan aplikasi digital bernama Batam Asset Optimization Monitoring System (BATAMMAS).
Sistem ini dihadirkan untuk menertibkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sekaligus menindaklanjuti berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peluncuran sekaligus sosialisasi BATAMMAS ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, Selasa (3/11/2026).
Inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam ini dibuat untuk mengatasi berbagai masalah klasik dalam pengelolaan aset daerah.
Berdasarkan pemeriksaan BPK Tahun 2024, ditemukan sejumlah persoalan seperti perjanjian sewa aset yang sudah kedaluwarsa tapi belum diperpanjang, hingga pemanfaatan aset yang tidak sesuai dengan luas perjanjian awal.
Selama ini, kendala utama dalam mengurus aset meliputi susahnya memantau masa berlaku perjanjian, jadwal pembayaran sewa yang terlewat, dokumen yang tidak lengkap, hingga pelaporan antarperangkat daerah yang belum terpadu.
Melalui BATAMMAS, seluruh informasi tersebut kini dihimpun dalam satu dasbor digital yang praktis. Sistem ini menyediakan data pemantauan aset, masa berlaku sewa, hingga pemetaan aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan.
Sekda Kota Batam, Firmansyah, menegaskan bahwa pengelolaan aset tidak boleh sekadar tercatat di atas kertas. Pemerintah ingin melakukan pembenahan secara sistematis agar pengawasan jauh lebih kuat dan akurat.
”Kita ingin membangun sistem yang mampu mendeteksi potensi permasalahan sejak awal, jangan menunggu masalah muncul baru dibenahi,” ujar Firmansyah.
Selain untuk pengawasan, digitalisasi ini juga ditargetkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data BPKAD menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pemanfaatan BMD periode 2021 hingga September 2026 masih menyimpan peluang besar untuk dioptimalkan.
Firmansyah meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam agar berkomitmen penuh menggunakan aplikasi ini dengan memasukkan data yang valid dan selalu diperbarui.
”Teknologi tidak akan maksimal tanpa komitmen penggunanya. Kita ingin aset daerah tidak cuma aman secara administrasi, tapi juga produktif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta keuangan daerah,” pungkasnya.
(Ipl/Ft)
