Pemerintah belum mengambil langkah lanjutan atas usulan pembagian telepon seluler gratis kepada masyarakat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo menegaskan, sejauh ini yang sudah dipersiapkan baru skema pembukaan rekening gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial, sedangkan ide pemberian HP gratis belum masuk tahap keputusan. Pernyataan itu disampaikan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Wacana HP gratis sebelumnya dilontarkan oleh Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo. Rencana tersebut dikaitkan dengan program rekening gratis yang nantinya dipakai sebagai sarana penyaluran bantuan. Namun, pemerintah menilai pembahasan untuk dua program itu tidak berada pada tahap yang sama. Jika rekening gratis sudah disiapkan anggarannya, maka perangkat telepon seluler masih menunggu kajian lebih jauh.
Dradjad menjelaskan, pemerintah belum menetapkan mekanisme pelaksanaan, sumber dana, maupun lembaga yang akan memegang tanggung jawab program HP gratis. Karena itu, ia meminta publik menunggu hasil pembahasan internal sebelum ada kepastian soal bentuk kebijakan yang akan ditempuh. Ia menyebut, anggaran untuk rekening gratis sudah tersedia, tetapi kebutuhan untuk HP masih harus dibicarakan lagi.
“Anggaran untuk pembukaan rekeningnya itu sudah siap. Kalau untuk HP-nya itu nanti kita bahas. Ya, nanti kita akan bahas itu lagi,” ujar Dradjad. Ia juga belum bisa memastikan apakah program HP gratis mungkin dijalankan pada tahun ini. Menurutnya, pemerintah belum berada pada tahap pengambilan keputusan karena diskusi substansial mengenai usulan tersebut belum dilakukan.
“Ya, kan belum dibahas. Kalau sudah kita bahas baru kita sampaikan,” katanya. Dengan demikian, peluang realisasi program HP gratis dalam waktu dekat masih sangat terbuka untuk berubah, tergantung hasil pembahasan lintas pihak di pemerintahan. Hingga kini, fokus utama pemerintah masih tertuju pada penyusunan skema rekening gratis yang dinilai lebih siap untuk dijalankan.
Program rekening gratis sendiri ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus memudahkan penyaluran bantuan sosial. Sasaran yang disiapkan mencapai sekitar 25,1 juta penduduk berusia di atas 17 tahun, dengan anggaran yang diperkirakan sebesar Rp 3,8 triliun untuk tahun 2026.
Dengan posisi tersebut, wacana HP gratis masih berada di belakang agenda utama pemerintah. Sejauh ini, belum ada kepastian apakah program itu akan menjadi bagian dari kebijakan resmi atau hanya berhenti sebagai usulan. Pemerintah menegaskan keputusan baru akan diumumkan setelah pembahasan selesai dan seluruh aspek pendukungnya dipetakan.
