Patrolmedia Batam – Para penerima alokasi lahan yang tak kunjung dibangun alias mangkrak diminta segera update data dan laporkan progres pembangunannya ke BP Batam.
Laporan wajib masuk paling lambat 31 Agustus 2026 melalui sistem digital Land Management System (LMS).
Langkah tegas ini diambil untuk menertibkan lahan mangkrak sekaligus mendorong percepatan investasi di Batam.
Aturan itu merujuk pada PP Nomor 48 Tahun 2025 dan Perka BP Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pertanahan.
Lewat regulasi ini, BP Batam bakal mengevaluasi pemanfaatan lahan. Jika ada tanah yang tak juga dibangun sesuai peruntukannya, siap-siap kena sita.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pembenahan ini untuk menciptakan kepastian hukum dan memastikan seluruh lahan di Batam dimanfaatkan secara produktif.
”Kami mengimbau seluruh penerima alokasi tanah untuk segera memperbarui data dan melaporkan pelaksanaan pembangunan sebelum batas waktu. Kepatuhan ini penting demi pengelolaan tanah yang tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).
Apa Saja yang Wajib Dilaporkan?
Penerima alokasi lahan tak cuma diminta memperbarui data diri, tetapi juga wajib melampirkan laporan detail lewat LMS, yang meliputi:
- Lokasi lahan
- Rencana pembangunan
- Progres perizinan
- Perkembangan fisik di lapangan
- Kendala yang dihadapi saat pembangunan
Data-data tersebut bakal menjadi bahan evaluasi BP Batam untuk memastikan setiap jengkal tanah membawa manfaat nyata bagi investasi daerah.
Awas Sanksi Mengintai
BP Batam mengingatkan agar seluruh dokumen yang diunggah ke LMS diisi dengan benar dan jujur.
Pemilik lahan yang terlambat melapor atau memberikan data palsu akan langsung dievaluasi dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Dengan sistem digital LMS ini, BP Batam berharap pemanfaatan lahan semakin produktif dan makin dilirik para investor.
(Ipl/EN)
