Ringkasan Berita:
- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menantang pemerintah kabupaten/kota untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui penguatan kolaborasi layanan kesehatan.
- Hal itu disampaikan dalam pertemuan evaluasi penanganan kematian ibu dan bayi di Palu, Selasa (30/6/2026).
- Reny menekankan bahwa sebagian besar kasus kematian sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dini, sistem rujukan yang cepat, serta pengambilan keputusan yang tepat.
Laporan Wartawan , Zulfadli
, PALU –Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, menantang pemerintah kabupaten dan kota untuk menekan angka kematian ibu dan bayi melalui penguatan kolaborasi layanan kesehatan.
Hal itu disampaikan Reny saat membuka Pertemuan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu (Perdarahan Postpartum dan Penanganan Eklampsia) serta Kematian Bayi (Prematuritas dan Asfiksia) melalui Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Selasa (30/6/2026).
Dalam sambutannya, Reny mengatakan sebagian besar kasus kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah apabila deteksi dini, sistem rujukan, serta pengambilan keputusan dilakukan secara cepat.
Ia menyoroti masih adanya keterlambatan di tingkat keluarga dalam memutuskan membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan sehingga kondisi pasien sering kali memburuk saat tiba di rumah sakit.
Menurut Reny, keberhasilan menekan angka kematian ibu dan bayi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga koordinasi yang baik antara bidan, puskesmas, rumah sakit, dan keluarga ibu hamil.
“Kuncinya adalah pengawalan sejak awal kehamilan. Jika ditemukan kehamilan berisiko, keluarga harus segera diberikan pemahaman bahwa persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Kolaborasi yang kuat antara puskesmas, bidan, dan rumah sakit menjadi penentu keselamatan ibu dan bayi,” ujarnya.
Reny mendorong setiap pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pengawalan bagi ibu hamil berisiko tinggi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Ia juga mengusulkan pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, Reny meminta seluruh rumah sakit memastikan kesiapan tenaga medis, khususnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn), sehingga penanganan kasus kegawatdaruratan dapat dilakukan tanpa penundaan.
“Kita harus terus memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin angka kematian ibu dan bayi dapat terus ditekan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, Direktur UPT RSUD Undata Palu, dr. Jumriani, serta jajaran Dinas Kesehatan dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. (*)
