Kementerian HAM Ajukan Tambahan Anggaran Tahun 2027
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kembali mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp 492,9 miliar. Hal ini dilakukan karena pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut. Usulan ini disampaikan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Jakarta.
Pagu indikatif yang diberikan pemerintah untuk Kementerian HAM pada tahun 2027 sebesar Rp728,129.471.000. Namun menurut Pigai, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan riil yang harus dipenuhi. Salah satu alasan utamanya adalah rekrutmen besar-besaran yang dilakukan Kementerian HAM tahun ini, yaitu sebanyak 500 penggerak HAM baru. Rekrutmen ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program di tingkat daerah maupun nasional.
Rincian Penggunaan Tambahan Anggaran
Usulan tambahan anggaran tersebut dibagi menjadi dua program utama. Sebesar Rp 224,9 miliar dialokasikan untuk pemajuan dan penegakan HAM, sementara sisanya sebesar Rp 267,9 miliar digunakan untuk dukungan manajemen. Pigai menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada pemenuhan tugas-tugas substantif Kementerian HAM dalam menjalankan fungsi perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.
Salah satu prioritas utama dari tambahan anggaran ini adalah gaji dan tunjangan bagi pegawai baru. Menurut Pigai, anggaran manajemen yang sebelumnya tersedia telah dialihkan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi 500 pegawai baru tersebut. Karena itu, Kementerian HAM membutuhkan tambahan dana agar kegiatan operasional lainnya tidak terganggu.
Respons Positif dari DPR
Usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Pigai mendapat respons positif dari mayoritas fraksi di DPR. Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap tambahan anggaran untuk program pemajuan dan penegakan HAM. Selain menyetujui pagu indikatif Kementerian HAM sebesar Rp728,1 miliar, Komisi XIII DPR juga menyepakati tambahan anggaran sebesar Rp224.971.905.000.
Keputusan tersebut membuat total anggaran yang disetujui untuk Kementerian HAM pada tahun 2027 meningkat secara signifikan. “Total keseluruhan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kementerian HAM 2027 yang disetujui menjadi Rp953.101.376.000,” ujar Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, saat membacakan kesimpulan rapat.
Kebutuhan Kementerian HAM Terus Jadi Sorotan
Usulan tambahan anggaran ini kembali menempatkan Kementerian HAM dalam sorotan publik. Sebelumnya, Natalius Pigai juga sempat menjadi perhatian setelah menyampaikan kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan jumlah pegawai, serta memperluas program sosialisasi dan penegakan HAM di berbagai daerah.
Dengan bertambahnya personel dan semakin luasnya cakupan program yang dijalankan, Kementerian HAM kini menghadapi tantangan untuk memastikan setiap tambahan anggaran benar-benar mampu diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia.
