Agus Sugiarto: PPPK Tetap Kami Pertahankan, Tidak Ada yang Terdampak

Panbil Mall

Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jamin Kestabilan PPPK

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, telah menegaskan bahwa mereka akan tetap mempertahankan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam rangka menjalankan kebijakan pengendalian belanja. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), tanpa mengurangi jumlah pegawai.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Sugiarto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada keberadaan PPPK, baik yang berstatus penuh maupun paruh waktu. “PPPK tetap kami pertahankan, tidak ada yang terdampak,” ujarnya pada Senin (6/4).

Agus menjelaskan bahwa Pemkab Ponorogo melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini, porsi belanja pegawai mencapai 37 persen dari total anggaran daerah, yang masih di atas batas maksimal 30 persen yang akan diberlakukan penuh pada tahun 2027. “Sekarang 37 persen, sudah turun dibanding tahun lalu yang mencapai 39 persen,” tambahnya.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah melakukan langkah penyesuaian melalui skema alami. Misalnya, dengan menyesuaikan jumlah pegawai sesuai dengan angka pensiun serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) guna menjaga keseimbangan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, pengalihan sejumlah tenaga seperti penyuluh pertanian lapangan (PPL) ke pemerintah pusat juga membantu mengurangi beban belanja pegawai di daerah. “Tidak ada pengurangan pegawai, kami mencari solusi lain agar target 30 persen pada 2027 bisa tercapai,” katanya.

Saat ini, total belanja pegawai Pemkab Ponorogo mencapai sekitar Rp 48 miliar per bulan, dengan sekitar Rp 16 miliar di antaranya dialokasikan untuk gaji PPPK. Dengan demikian, Pemkab Ponorogo memastikan bahwa kebijakan efisiensi tetap mengedepankan keberlangsungan pelayanan publik serta kesejahteraan aparatur.