Penindakan Tegas Polres Pagar Alam terhadap Personel yang Melanggar Kode Etik
Polres Pagar Alam telah mengambil langkah tegas dengan melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap salah satu personelnya, Bripda RR. Langkah ini dilakukan setelah pihak berwenang menemukan bukti bahwa Bripda RR terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Pemecatan ini menjadi bukti komitmen institusi dalam menjaga disiplin dan integritas.
Bripda RR sebelumnya bertugas di unit Sat Samapta Polres Pagar Alam. Keputusan pemecatan ini didasarkan pada Keputusan Kapolda Sumatera Selatan Nomor Kep/62/I/2026. Proses upacara PTDH dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam, AKBP Januar Kencana Setia Persada, sebagai bentuk penghargaan terhadap prosedur yang benar dan transparan.
Tujuan dari PTDH adalah Menjaga Integritas Institusi
Kapolres AKBP Januar Kencana Setia Persada menyatakan bahwa tindakan PTDH ini bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Ia menekankan bahwa keputusan ini tidak diambil secara instan, melainkan melalui proses panjang dan pertimbangan matang.
“Keputusan ini telah melalui proses yang panjang dan pertimbangan matang. Kami berharap ini menjadi pelajaran bagi seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta nama baik institusi Polri,” ujarnya.
Langkah tegas ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Polri tidak akan memberi ruang bagi pelanggaran, sekecil apa pun. Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, tindakan seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Tanggapan dari Pihak Humas
Sementara itu, Kasi Humas Polres Pagar Alam, Iptu Mansyur, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menambahkan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
“Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Kami mengajak seluruh personel untuk menjadikan peristiwa ini sebagai bahan introspeksi agar tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari,” tegasnya.
Pelajaran bagi Seluruh Personel
Dari tindakan ini, diharapkan semua personel Polri dapat belajar untuk lebih menjaga diri dan menjunjung tinggi kode etik serta disiplin. Pemecatan Bripda RR menjadi contoh nyata bahwa Polri tidak ragu mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran yang terjadi.
Tidak hanya itu, keputusan ini juga menjadi bentuk peringatan bagi seluruh anggota Polri bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan aturan akan mendapat konsekuensi yang jelas dan tegas.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam konteks yang lebih luas, tindakan ini menunjukkan bahwa Polri siap menjadi contoh dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran, masyarakat dapat lebih percaya pada kinerja institusi tersebut.
Selain itu, hal ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat citra Polri sebagai lembaga yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, harapan besar dapat terwujud dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.























