Ternyata Jusuf Kalla Belum Terima Nomor LP saat Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Ini Penjelasannya

Panbil Mall

Laporan Polisi Jusuf Kalla Terhadap Rismon Sianipar Belum Mendapatkan Nomor LP

Kuasa hukum Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla belum menerima nomor laporan polisi (LP) saat melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026). Laporan ini dilakukan atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Jusuf Kalla. Selain Rismon, ada empat orang lain yang juga dilaporkan, termasuk pemilik channel YouTube, youtuber, dan narasumber.

Penyebab Laporan

Rismon Sianipar dilaporkan terkait video viral yang menyebut Jusuf Kalla membiayai Roy Suryo dkk sebesar Rp 5 miliar untuk memperkarakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu, menyebut akan menjeratkan pasal pencemaran nama baik dan fitnah kepada Rismon. Namun, saat ditemui seusai bertemu penyidik Bareskrim, Abdul mengaku belum mendapatkan nomor polisi.

“Hari ini kita sudah melaporkan sesuai dengan itu. Nanti soal LP (Laporan Polisi), nanti mungkin bisa sama ini,” kata Abdul, saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Proses Administrasi

Setiap laporan tindak pidana yang resmi diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau melalui layanan daring resmi Propam Polri pasti akan menerima bukti pelaporan. Bukti ini berupa Surat Tanda Terima Laporan (STTLP) atau Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam (SPSP2) yang berisi nomor laporan untuk memantau perkembangan kasus.

Namun, Abdul menyebut hal itu masalah teknis yang akan diurus nanti. “Jadi, penting hari ini sesuai dengan rencana kami sudah melaporkan Rismon, sudah bertemu dengan penyidik, sudah ini, sudah menyerahkan. Soal administrasi itu teknis saja nanti tinggal ini,” jawab dia.

Video Terindikasi AI

Meskipun video yang diperkarakan oleh Rismon disebut hasil dari AI, kuasa hukum Jusuf Kalla tetap melaporkan Rismon. Menurut Abdul, pernyataan Rismon disampaikan setelah dia mengajukan restorative justice (RJ) atas kasus tudingan ijazah palsu yang dibuat oleh Jokowi di Polda Metro Jaya.

“Salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elite,” kata Abdul dikutip dari tayangan Kompas TV pada Senin (6/4/2026).

Tanggapan Kuasa Hukum Rismon

Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menjelaskan bahwa kliennya tidak pernah menyebutkan nama Jusuf Kalla dalam video tersebut. Ia menyebut video yang beredar merupakan hasil olahan artificial intelligence (AI).

“Rismon tidak pernah sebut nama pak JK. video yang beredar itu hoax, AI ya,” tuturnya.

Alasan Jusuf Kalla Tetap Melaporkan

Menurut Abdul, meskipun video itu dipastikan hasil AI, hal itu perlu dilaporkan lebih dahulu karena akibat pernyataan Rismon menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain.

“Karena ini kan persoalan trust, persoalan kredibilitas,” katanya. “Soal itu biar nanti yang punya kapasitas, bisa ahli, bisa penyidik yang menilai itu.”

Empat Youtuber dan Narasumber Dilaporkan

Selain melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, Jusuf Kalla juga melaporkan empat pihak lain. Mereka adalah pemilik channel YouTube, youtuber, dan narasumber yang diduga terlibat dalam menyebarkan informasi hoaks.

Pertama, Abdul menyebut nama Budius M Piliang, pemilik YouTube Ruang Konsensus. Dalam sebuah kontennya, Budius menghadirkan Mardiansyah Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam pernyataan di YouTube itu, Mardiansyah menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya kapasitas, masih punya insting berkuasa yang tidak rasional.

Selain itu, pihaknya juga melaporkan tudingan hoax terhadap pemilik YouTube channel Musik Ciamis yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang duga dibuat oleh Rismon. Ada juga channel Mosato TV, pemiliknya Laurencius Irjan Bu. Dalam channel itu, dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, dan pernyataan makar.

Dari laporan tersebut, Abdul menyertakan bukti 3 video ke penyidik Bareskrim Polri.