Gubernur Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2026: Rincian Kenaikan dan Besaran di Enam Provinsi
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan kebijakan baru terkait pengupahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini mengamanatkan setiap gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 di wilayah masing-masing paling lambat pada Rabu, 24 Desember 2025. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP pengupahan tersebut pada Selasa, 16 Desember 2025. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan harapan agar kebijakan ini memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
Hingga Senin, 22 Desember 2025, setidaknya enam provinsi telah mengumumkan penetapan UMP 2026, yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Daerah. Penetapan ini menjadi krusial bagi perencanaan ekonomi dan kesejahteraan pekerja di berbagai daerah.
Rincian Penetapan UMP 2026 di Enam Provinsi
Berikut adalah rincian UMP 2026 yang telah ditetapkan oleh enam provinsi:
UMP Sumatera Utara (Sumut) 2026
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah menetapkan UMP Sumut untuk tahun 2026 sebesar Rp 3.228.971. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 236.412 atau sekitar 7,9 persen dibandingkan dengan UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 2.992.559. Penetapan ini dikonfirmasi telah sesuai dengan perhitungan yang matang.UMP Sumatera Selatan (Sumsel) 2026
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 3.942.963. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025. Kenaikan UMP Sumsel tahun 2026 ini diperkirakan sekitar 7,10 persen dari tahun sebelumnya.
Selain UMP, Pemerintah Provinsi Sumsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025. UMSP 2026 ini berlaku untuk sembilan sektor usaha, dengan rincian sebagai berikut:- Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 4.116.123.
- Sektor pertambangan dan penggalian: Rp 4.167.115.
- Sektor industri pengolahan: Rp 4.114.298.
- Sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin: Rp 4.143.870.
- Sektor konstruksi: Rp 4.130.071.
- Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor: Rp 4.110.356.
- Sektor pengangkutan dan pergudangan: Rp 4.147.400.
- Sektor informasi dan komunikasi: Rp 4.104.440.
- Sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, serta jasa penunjang lainnya: Rp 4.074.869.
UMP Sulawesi Selatan (Sulsel) 2026
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 3.921.234. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 7,21 persen atau setara dengan Rp 263.561 jika dibandingkan dengan UMP Sulsel tahun 2025 yang sebesar Rp 3.657.527. Penetapan ini merupakan hasil dari rapat pleno tertutup Dewan Pengupahan yang dilaksanakan di Makassar. Ketua Dewan Pengupahan Sulsel, Jayadi Nas, menjelaskan bahwa penentuan kenaikan UMP 2026 mengacu pada indeks alfa sebesar 0,8 persen. Untuk upah minimum sektoral provinsi (UMSP), indeks yang disepakati berbeda, yakni 0,6 persen untuk sektor tertentu dan 0,5 persen untuk sektor lainnya.UMP Sulawesi Tenggara (Sultra) 2026
Dewan Pengupahan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyepakati UMP 2026 sebesar Rp 3.306.496. Besaran ini mengalami kenaikan Rp 232.944 atau sekitar 7,58 persen dari UMP tahun 2025 yang senilai Rp 3.073.551. Keputusan ini masih menunggu pengesahan resmi dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan ditargetkan selesai sebelum awal tahun 2026.UMP Kalimantan Tengah (Kalteng) 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan UMP 2026 sebesar Rp 3.686.138. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 6,12 persen atau bertambah Rp 212.516 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penetapan UMP Kalteng 2026 ini didasarkan pada pembahasan bersama dengan Dewan Pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah serta aspirasi dari serikat pekerja dan pengusaha.UMP Sulawesi Tengah (Sulteng) 2026
Gubernur Sulawesi Tengah telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 3.306.496. Angka ini mengalami penambahan sebesar Rp 232.944 atau sekitar 7,58 persen jika dibandingkan dengan ketetapan UMP tahun sebelumnya. Dengan adanya kenaikan ini, diharapkan UMP Sulteng 2026 dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan para pekerja serta mendorong produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi di Sulawesi Tengah.
Penetapan UMP 2026 oleh berbagai provinsi ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa upah minimum dapat mengikuti laju inflasi serta kebutuhan hidup layak bagi para pekerja. Selain itu, penetapan UMSP di beberapa provinsi juga menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kompensasi yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan tuntutan ekonomi di setiap sektor industri.























