Muhammadiyah Mendesak: Gugatan Class Action untuk Bencana Nasional Sumatera

Panbil Mall

Desakan Darurat Bencana Nasional untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar: LBH AP Muhammadiyah Tuntut Kesiapan Negara

Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melayangkan desakan kuat kepada pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas serangkaian bencana alam yang mengguncang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan penanganan bencana yang lebih maksimal dan terkoordinasi di ketiga provinsi yang terdampak parah.

Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menekankan bahwa penetapan status darurat bencana nasional merupakan instrumen penting. Hal ini akan memungkinkan negara untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal dalam upaya penyelamatan dan pemulihan korban bencana. “Desakan untuk menetapkan darurat bencana nasional di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimaksudkan untuk mendorong pemerintah agar lebih maksimal dalam penanganan bencana,” ujar Ikhwan.

Refleksi dari Lapangan: Keterbatasan Kehadiran Negara

Desakan ini tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari berbagai masukan dan testimoni langsung dari para tokoh masyarakat yang menjadi korban bencana, serta para relawan yang tanpa lelah berjuang di garis depan. Ikhwan mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, kehadiran negara di lapangan masih dirasakan belum maksimal oleh masyarakat yang tengah berjuang menghadapi dampak bencana. “Desakan tersebut lahir, karena berdasarkan testimoni dari para tokoh yang terdampak bencana dan relawan yang terjun di lokasi bencana, merasakan kehadiran Negara tidak maksimal dalam penanganan bencana,” jelasnya.

Ironi Bantuan Asing dan Tuntutan Kemandirian

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh LBH AP PP Muhammadiyah adalah kebijakan pemerintah yang menolak masuknya bantuan asing di tengah keterbatasan penanganan di lapangan. Menurut Ikhwan, sikap ini menciptakan sebuah ironi yang mendalam bagi masyarakat terdampak bencana. “Sementara di tengah keterbatasan tersebut justru pemerintah menolak masuknya bantuan asing, inikan ironi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ikhwan menegaskan bahwa jika pemerintah memang tidak menginginkan bantuan dari negara lain, maka negara harus mampu membuktikan kemampuannya dalam menangani bencana secara mandiri dan memadai. Jangan sampai rakyat yang menjadi korban. “Kalau memang pemerintah tidak menginginkan bantuan asing, buktikan kalau pemerintah mampu menangani secara mandiri dengan memadai, jangan sampai rakyat dikorbankan,” tuturnya dengan nada prihatin.

Langkah Hukum: Pendampingan Korban Bencana

Menyinggung kemungkinan adanya langkah hukum, Ikhwan menjelaskan bahwa pihak yang memiliki legal standing atau kepentingan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan penetapan bencana nasional adalah masyarakat terdampak secara langsung. Dalam konteks ini, LBH AP PP Muhammadiyah siap mendampingi para korban sebagai kuasa hukum. “Mengenai gugatan kepada pemerintah untuk menetapkan bencana nasional, yang punya legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan itu adalah masyarakat terdampak,” terangnya.

LBH AP Muhammadiyah, sebagai kumpulan pengacara publik yang berjuang untuk kepentingan masyarakat luas, memandang bahwa peran serta masyarakat dalam penanganan bencana harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing individu maupun kelompok. “Perlu kami tegaskan bahwa peran masyarakat dalam penanganan bencana, tergantung dari kapasitas yang dimiliki,” urainya.

Peran Advokat Publik: Mengawal Kinerja Negara

Ikhwan menambahkan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki peran yang berbeda dalam menghadapi bencana. Termasuk di dalamnya adalah kalangan advokat publik yang memiliki tugas mulia untuk mengawal kebijakan dan kinerja pemerintah. “Termasuk kami sebagai pengacara publik, juga berperan mengkritisi dan mendorong kinerja pemerintah, agar hadir secara maksimal,” tegasnya.

Evaluasi Penanganan Bencana: Kurang Optimal dan Terkoordinasi

Secara umum, Ikhwan menilai bahwa penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga saat ini belum berjalan secara optimal dan terkoordinasi dengan baik. Ia menyoroti minimnya kejelasan komando di lapangan yang secara rutin memberikan laporan resmi mengenai progres penanganan bencana, kendala yang dihadapi, serta solusi yang akan diterapkan. “Kami melihat penanganan bencana di tiga provinsi tersebut belum terkoordinasi dengan baik, belum ada komando di lapangan, yang setiap hari mengabarkan secara resmi progres penanganan bencana, termasuk kendala kendala dan solusi yang akan dilakukan,” bebernya.

Kritik Konstruktif untuk Kinerja yang Lebih Baik

Lebih lanjut, Ikhwan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh LBH AP PP Muhammadiyah bukanlah bertujuan untuk memperkeruh suasana atau menambah kerumitan situasi. Sebaliknya, kritik ini merupakan bentuk kepedulian yang mendalam agar negara dapat hadir dengan kekuatan yang lebih besar bagi masyarakat yang terdampak bencana. “Kritik terhadap kinerja Pemerintah dalam penanganan bencana bukan untuk memperumit keadaan, sebaliknya untuk mendorong pemerintah meningkatkan kinerjanya,” pungkasnya, menekankan niat baik di balik setiap masukan yang diberikan.