Bentuk Satgas Rehab Rekon Mendesak

Panbil Mall

Mendesak Pembentukan Satgas Rehab-Rekon untuk Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana di Tiga Provinsi Sumatera

BANDA ACEH – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh menyuarakan desakan kuat kepada pemerintah pusat untuk segera membentuk sebuah badan adhoc, yang dapat diibaratkan sebagai Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon). Pembentukan badan ini dinilai krusial untuk mempercepat proses pemulihan di tiga provinsi yang baru saja dilanda bencana alam dahsyat: Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Ketiga provinsi di Pulau Sumatera ini mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November lalu. Aceh dilaporkan menjadi wilayah yang paling terdampak, mencatat jumlah korban jiwa terbanyak dan tingkat kerusakan terparah dibandingkan dua provinsi lainnya.

Sepriady Utama, Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, dalam keterangannya pada Selasa, 16 Desember 2025, menjelaskan bahwa cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diharapkan dari Satgas Rehab-Rekon ini sangat luas. Ini meliputi pembangunan kembali infrastruktur vital, perumahan bagi warga terdampak, fasilitas kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan untuk anak-anak, tempat ibadah, serta upaya pemulihan dan normalisasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di ketiga wilayah bencana tersebut.

Hak Korban Bencana: Standar Kehidupan Layak dan Akses Bantuan Kemanusiaan

Sepriady menegaskan bahwa pembentukan Satgas Rehab-Rekon ini sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental yang diatur dalam dokumen internasional. Ia merujuk pada Prinsip 18 dan Prinsip 25 dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB bagi Pengungsi Internal (Internal Displaced Persons/IDPs). Prinsip-prinsip ini secara mendasar menegaskan bahwa setiap pengungsi internal berhak atas standar penghidupan yang layak, terlepas dari keadaan apapun dan tanpa adanya diskriminasi.

  • Hak atas Kebutuhan Dasar: Korban bencana berhak mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok, air bersih, tempat bernaung atau perumahan yang memadai, pakaian yang layak, serta layanan kesehatan dan sanitasi yang esensial.

Pemerintah, lanjut Sepriady, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi internal ini. Kehadiran organisasi kemanusiaan internasional dan pihak-pihak lain yang menawarkan bantuan tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara. Sebaliknya, tawaran bantuan tersebut harus diterima dengan itikad baik dan persetujuan untuk menerimanya tidak boleh ditunda-tunda.

“Semua pihak berwenang yang terkait harus memfasilitasi adanya jalan masuk yang bebas terbuka bagi bantuan kemanusiaan serta menjamin akses penyediaan bantuan yang cepat,” ujar Sepriady, menekankan pentingnya kelancaran distribusi bantuan.

Menetapkan Status Bencana Nasional dan Urgensi Tata Kelola Bencana

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sepriady secara tegas mendorong pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional bagi ketiga provinsi yang terdampak. Penetapan status ini dinilai sangat penting dan sejalan dengan prinsip-prinsip PBB mengenai pengungsi internal, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebelumnya, pada Rabu, 10 Desember 2025, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia juga telah menyampaikan pandangannya. Ia menekankan bahwa bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi penegasan nyata bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), upaya mitigasi risiko bencana, dan tata kelola pembangunan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dampak dari bencana ini, menurutnya, sangatlah signifikan dan memerlukan perhatian serius serta tindakan komprehensif.

Pembentukan Satgas Rehab-Rekon bukan hanya sekadar respons terhadap bencana, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan pemulihan yang adil dan berkelanjutan, serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.