Bencana alam di Indonesia kini menunjukkan pola yang semakin kompleks dan berulang. Rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi gambaran nyata meningkatnya risiko bencana di Tanah Air. Fenomena ini merupakan akibat dari kombinasi kerentanan geologi, kerusakan lingkungan yang masif, serta dampak perubahan iklim global yang semakin terasa.
Bencana Geo-Hidrometeorologi Berantai: Ancaman Baru Indonesia
Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati, menyoroti bahwa kondisi saat ini memicu terjadinya bencana geo-hidrometeorologi berantai. Bencana jenis ini memiliki skala dan intensitas yang jauh melampaui kejadian-kejadian sebelumnya.
Beliau menjelaskan bahwa Indonesia secara geografis memang berada di wilayah tektonik aktif yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Namun, pemanasan global dan degradasi lingkungan yang terjadi secara bersamaan memperburuk situasi ini. Dampaknya adalah meningkatnya frekuensi kejadian hujan ekstrem dan pemendekan periode ulang kejadian cuaca ekstrem.
“Data ilmiah menunjukkan bahwa tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern, dengan anomali suhu global mencapai +1,55 derajat Celsius di atas periode pra-industri. Dekade 2015–2024 pun menjadi periode sepuluh tahun terpanas yang pernah dialami bumi,” terang Prof. Dwikorita, mengutip laporan iklim terbaru.
Data yang dihimpun oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) semakin memperkuat gambaran suram ini. Terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah kejadian cuaca ekstrem, dari 2.483 kejadian pada tahun 2020 menjadi 6.128 kejadian pada tahun 2024. Di kawasan barat Indonesia, termasuk wilayah Sumatra, tren peningkatan curah hujan tahunan juga semakin menguat dan diproyeksikan akan terus meningkat pada dekade mendatang.
“Realitas ini memperkuat risiko banjir bandang, aliran debris, dan gerakan tanah, terutama di daerah dengan topografi curam dan perubahan tata guna lahan yang signifikan,” imbuh Prof. Dwikorita.
Beliau menambahkan bahwa hujan ekstrem yang sebelumnya jarang terjadi kini muncul dengan frekuensi yang lebih tinggi dan berulang. Hal ini secara langsung meningkatkan daya rusak bencana yang ditimbulkannya.
“Hujan ekstrem yang dulunya jarang, kini mulai muncul berulang. Ini yang menyebabkan banjir bandang di Sumatra datang dengan daya rusak yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Menurut Prof. Dwikorita, karakter bencana yang terjadi saat ini berbeda dari bencana tunggal pada umumnya. Dinamika geologi dan hidrometeorologi saling memicu dan diperparah oleh kerusakan lingkungan. Akibatnya, satu kejadian bencana dapat memicu rangkaian bencana susulan yang lebih kompleks.
“Selama musim hujan, potensi banjir bandang lanjutan masih sangat tinggi. Saat rehabilitasi baru dimulai, hujan ekstrem bisa datang lagi dan memaksa daerah terdampak kembali ke fase tanggap darurat kembali,” jelasnya.
Rekonstruksi dan Rehabilitasi: Membutuhkan Mekanisme Khusus
Prof. Dwikorita menilai bahwa dampak banjir bandang, longsor, dan kerusakan infrastruktur yang terjadi di tiga provinsi tersebut bersifat multidimensi. Hal ini menyebabkan penanganan tidak dapat dilakukan dengan mekanisme penanggulangan bencana reguler yang telah disusun sejak tahun 2007. Sistem yang ada dinilai belum dirancang untuk menghadapi multi-bencana yang kompleks akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin serius.
“Bencana kali ini merupakan multi-bencana dengan penyebab dan dampak yang saling memperkuat,” ujar Prof. Dwikorita.
Oleh karena itu, beliau menekankan perlunya mekanisme penanganan khusus yang bekerja cepat, taktis, dan masif. Mekanisme ini harus terpisah dari pola rutin penanggulangan bencana. Penguatan koordinasi lintas sektor juga dinilai menjadi kunci agar penanganan darurat tidak justru menambah jumlah korban.
Prof. Dwikorita mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki model penanganan yang terbukti efektif melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD–Nias pascatsunami 2004. Lembaga ini dibentuk khusus dengan mandat dan kewenangan yang terintegrasi.
“Dengan skala kerusakan sebesar ini, mekanisme rutin tampaknya tidak lagi memadai. Kita memerlukan lembaga lintas sektor yang mampu bekerja terpadu dan cepat,” jelasnya.
Beliau merekomendasikan pemerintah untuk segera menyusun kajian komprehensif. Kajian ini perlu melibatkan kementerian teknis terkait, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kebencanaan. Kajian tersebut harus secara mendalam memasukkan faktor-faktor seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta proyeksi bahaya hidrometeorologi. Tujuannya adalah agar kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi dapat dirumuskan secara tepat dan holistik.
“Pemulihan harus disiapkan untuk menghadapi kejadian ekstrem yang berpotensi berulang,” tegas Prof. Dwikorita.
Ia menegaskan bahwa pembentukan badan khusus penanganan multi-bencana bukan sekadar keputusan administratif. Ini merupakan langkah strategis agar negara dapat hadir secara penuh dalam membangun kembali Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim yang semakin nyata.























