Patrolmedia, Washington -:- AS mencoba untuk mengakhiri status perdagangan khusus Tiongkok. Hal itu dikemukakan Anggota parlemen AS yang memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan, akan mencabut status perdagangan preferensial Tiongkok dengan Amerika Serikat.
AS akan menerapkan tarif secara bertahap dan mengakhiri pengecualian “de minimis” untuk impor Tiongkok yang bernilai rendah.
Melansir Reuters, Jumat (24/1/25). RUU itu diperkenalkan John Moolenaar, Ketua Komite terpilih DPR untuk Tiongkok dari Partai Republik.
RUU ini muncul setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan memo, pada Senin yang meminta kabinetnya menilai UU terkait penetapan Hubungan Perdagangan Normal Permanen untuk Tiongkok.
Kongres menyetujui PNTR untuk Tiongkok pada tahun 2000, membuka jalan bagi Tiongkok untuk masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia.
Namun AS secara rutin menganggap besarnya peran negara dalam perekonomian Tiongkok, termasuk besarnya subsidi pemerintah untuk industri strategis, melanggar peraturan badan perdagangan global tersebut.
Trump mengecam surplus perdagangan Tiongkok dengan AS, ia berjanji akan mengenakan bea lebih besar terhadap barang-barang Tiongkok.
Undang-Undang Pemulihan Keadilan Perdagangan Moolenaar disponsori Perwakilan Demokrat Tom Suozzi dan diperkenalkan dengan RUU pendamping di Senat.
Moolenaar mengatakan pemberian PNTR kepada Tiongkok telah menyebabkan gelombang impor Tiongkok, menguras manufaktur AS dan membuat AS rentan terhadap paksaan ekonomi dari musuh utamanya itu.
“Perjudian ini gagal,” kata Moolenaar dalam sebuah pernyataan.
“Undang-undang ini akan menjaga keamanan nasional AS, meningkatkan ketahanan rantai pasokan dan mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke Amerika dan sekutu kami,” ucapnya.
Kedutaan Besar Tiongkok di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Jalan agar RUU tersebut menjadi undang-undang masih belum jelas, namun Partai Republik memegang mayoritas di DPR dan Senat.
Anggota parlemen dari kedua partai mengatakan, mereka ingin meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk bersaing dengan Tiongkok.
Gelombang tarif AS yang diterapkan Trump pada masa jabatan pertamanya dan pemerintahan Biden secara efektif mengakhiri perlakuan PNTR terhadap Tiongkok.
Meski demikian, UU yang diusulkan akan mengakhiri sertifikasi ulang tahunan atas penunjukan tersebut.
Kemudian menyusun tarif minimum 35% untuk barang-barang non-strategis dan tarif minimum 100% untuk barang-barang strategis.
Sementara pajak Bea masuk akan dilakukan secara bertahap mulai dari 10% untuk 5 tahun pertama, 25% pada tahun kedua, 50% pada tahun keempat dan 100% pada tahun kelima.
RUU ini juga akan mengakhiri perlakuan de minimis untuk negara-negara yang tercakup dalam kebijakan ini, termasuk Tiongkok.
Trump menyerukan perubahan terhadap pengecualian bebas bea de minimis senilai $800 untuk pengiriman bernilai rendah yang sering disalahkan atas impor ilegal bahan kimia prekursor fentanil dari Tiongkok.
Menurut Biro Sensus A.S, kritik terhadap de minimis ini berkontribusi terhadap defisit perdagangan AS dengan Tiongkok sebesar $279 miliar pada 2023.
Editor: M. Ichsan
