Patrolmedia.co.id, Korea Selatan – Kim Jong Un Pemimpin Korea Utara berjanji akan menerapkan tindakan anti-AS paling keras terhadap negeri paman sam tersebut.
Dilansir dari AP, kebijakan tersebut akan diberlakukan kurang dari sebulan sebelum Donald Trump menjabat sebagai presiden AS, seperti dilaporkan media pemerintah melaporkan pada Minggu, (29/12/24).
Kembalinya Trump ke Gedung Putih meningkatkan prospek diplomasi tingkat tinggi dengan Korea Utara.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump bertemu Kim Jong Un 3 kali untuk membicarakan program nuklir Korea Utara.
Namun, banyak ahli mengatakan pertemuan puncak Kim-Trump tidak mungkin dimulai kembali dalam waktu dekat karena Trump akan fokus pada konflik di Ukraina dan Timur Tengah.
Dukungan Korea Utara terhadap perang Rusia melawan Ukraina juga menimbulkan tantangan terhadap upaya menghidupkan kembali diplomasi, kata para ahli.
Dalam rapat pleno 5 hari Partai Pekerja yang berkuasa, Jumat (27/12/24), Kim menyebut AS sebagai negara paling reaksioner yang menganggap anti-komunisme sebagai kebijakan negara yang tidak berubah-ubah.
Kim mengatakan bahwa kemitraan keamanan AS-Korea Selatan-Jepang berkembang menjadi blok militer nuklir untuk agresi.
“Kenyataan ini jelas menunjukkan ke arah mana kita harus maju dan apa yang harus kita lakukan serta bagaimana caranya,” kata Kim, seperti diberitakan Korea Central News Agency.
Dikatakan bahwa pidato Kim mengklarifikasi strategi anti-AS yang paling keras. Tindakan balasan yang akan diluncurkan secara agresif oleh Korea Utara demi kepentingan dan keamanan nasional jangka panjang.
KCNA tidak merinci sikap anti-AS. Namun dikatakan Kim menetapkan tugas untuk meningkatkan kemampuan militer melalui kemajuan teknologi pertahanan dan menekankan perlunya meningkatkan ketangguhan mental tentara Korea Utara.
Pertemuan sebelumnya antara Trump dan Kim tidak hanya mengakhiri pertukaran retorika yang berapi-api dan ancaman kehancuran, namun juga mengembangkan hubungan pribadi.
Trump pernah mengatakan bahwa dia dan Kim jatuh cinta. Namun perundingan mereka akhirnya gagal pada 2019, lantaran mereka berselisih mengenai sanksi yang dipimpin AS terhadap Korut.
Sejak itu Korut secara tajam meningkatkan laju kegiatan pengujian senjatanya untuk membangun rudal nuklir yang lebih andal yang menargetkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
AS dan Korea Selatan menanggapinya dengan memperluas latihan militer bilateral dan trilateral yang melibatkan Jepang, sehingga memicu teguran keras dari Korut yang memandang latihan yang dipimpin AS sebagai latihan invasi.
Upaya yang semakin rumit untuk meyakinkan Korea Utara agar meninggalkan senjata nuklirnya dengan imbalan keuntungan ekonomi dan politik adalah semakin dalamnya kerja sama militer dengan Rusia.
Menurut penilaian AS, Ukraina, dan Korea Selatan, Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 10.000 tentara dan sistem senjata konvensional untuk mendukung perang Moskow melawan Ukraina.
Ada kekhawatiran bahwa Rusia akan memberikan teknologi senjata canggih ke Korea Utara sebagai imbalannya, termasuk bantuan untuk membangun rudal nuklir yang lebih kuat.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengklaim pekan lalu, 3.000 tentara Korea Utara telah tewas dan terluka dalam pertempuran di wilayah Kursk, Rusia.
Ini adalah perkiraan signifikan pertama yang dibuat Ukraina mengenai jumlah korban di Korea Utara sejak pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia dimulai pada bulan Oktober.
Rusia dan Tiongkok yang terlibat perselisihan terpisah dengan AS, telah berulang kali menghalangi upaya AS untuk menerapkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara, meski berulang kali melakukan uji coba rudal yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Bulan lalu, Kim menyebut negosiasi masa lalunya dengan AS hanya menegaskan permusuhan Washington yang tidak dapat diubah terhadap negaranya.
Hal itu menggambarkan pembangunan nuklir Korut sebagai satu-satunya cara untuk melawan ancaman eksternal.
Editor: M. Ichsan
