Rilis Kementerian Pertahanan Jepang mengenai penghentian misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memicu perdebatan di media sosial. Sorotan netizen tertuju pada pernyataan bahwa penanganan berikutnya bisa dilakukan pemerintah Indonesia secara mandiri, padahal kabut asap masih dirasakan di sejumlah wilayah dan dampaknya juga merembet ke negara tetangga.
Dalam siaran pers bertanggal 29 September 2026 yang dipublikasikan di situs resmi kementerian itu, Jepang menyebut pemerintah Indonesia telah menyampaikan bahwa operasi lanjutan dapat ditangani sendiri. Pernyataan tersebut muncul setelah pasukan Self-Defense Forces membantu upaya pemadaman di lapangan. Namun, isi dokumen itu tidak menyatakan seluruh titik api telah hilang atau bahaya karhutla telah selesai.
Di bagian lain rilis, otoritas pertahanan Jepang mengatakan telah memerintahkan penghentian bantuan darurat internasional tersebut. Personel dan perlengkapan Jepang dijadwalkan pulang setelah menyelesaikan rangkaian operasi yang sudah direncanakan beserta persiapan kepulangan. Informasi itu kemudian memantik kritik warganet yang menilai situasi di lapangan belum sepenuhnya mendukung klaim bahwa Indonesia sudah bisa menangani sendiri.
Kritik tersebut menguat karena warga di sejumlah daerah, terutama di Kalimantan, masih berhadapan dengan asap yang mengganggu pernapasan. Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan dasar penilaian pemerintah yang dinilai terlalu percaya diri, sementara kondisi udara di beberapa titik belum membaik. Mereka menilai pernyataan itu tidak sejalan dengan kenyataan yang masih dirasakan masyarakat.
Terpisah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan apresiasi atas bantuan Pasukan Bela Diri Jepang dalam pemadaman karhutla di Kalimantan. Dalam keterangan pers pada 30 September, BNPB menyebut dukungan Jepang ikut membantu mencegah api meluas. BNPB juga mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi yang menyebut Indonesia mampu melanjutkan pengendalian karhutla, meski tidak dijelaskan indikator yang dipakai untuk menilai kemampuan tersebut.
Selama bertugas, tiga helikopter CH-47 Chinook milik Jepang disebut melakukan sekitar 40 penerbangan operasi udara dan menjatuhkan lebih dari 220 ton air. Misi water bombing itu berlangsung sejak 16 September di beberapa wilayah Kalimantan Barat, termasuk Pontianak dan Ketapang. Helikopter serta personel Jepang sendiri tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 10 September setelah berangkat dari Pelabuhan Kure, Prefektur Hiroshima, pada 30 Agustus.
BNPB menyebut pengerahan tersebut menjadi kali pertama militer Jepang menjalankan misi pemadaman karhutla di luar negeri. Dukungan itu merupakan bagian dari kerja sama pertahanan dan kemanusiaan antara dua kementerian pertahanan. Jepang kemudian mengakhiri operasi bantuannya pada 29 September setelah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia.
Di sisi lain, Malaysia menyatakan masih menunggu respons resmi Indonesia atas tawaran bantuan pemadaman. Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan negaranya sudah menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan 52 personel. Tawaran itu disebut telah dibahas saat pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden ketika berkunjung ke Jakarta pada September lalu. Hingga Selasa, 13 Oktober, surat dari NADMA dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga belum mendapat jawaban. Reuters pada 9 Oktober melaporkan Malaysia menutup sekolah di sejumlah wilayah karena kualitas udara tidak sehat, sementara Singapura juga menyatakan siap membantu bila diperlukan.
