Jakarta — Menjelang genap dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, penilaian publik terhadap para pembantunya kembali menjadi sorotan. Survei Arawicaksa Institute yang dirilis pada Selasa (13/10/2026) memetakan menteri-menteri dengan kinerja paling diapresiasi hingga yang paling rendah penilaiannya selama periode kabinet Prabowo. Hasilnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman berada di dua posisi teratas, sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menempati urutan terbawah.
Survei itu muncul di tengah pemerintahan yang sejak awal diwarnai dinamika politik, dukungan besar partai-partai koalisi, serta susunan Kabinet Merah Putih yang berjumlah besar. Dalam pandangan Arawicaksa, penilaian masyarakat terhadap kinerja menteri menjadi salah satu cara membaca performa kabinet secara keseluruhan. Peneliti Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan publik menaruh perhatian pada menteri yang mampu menghadirkan terobosan dan menjaga citra pemerintahan. “Publik menyoroti kinerja sejumlah menteri dengan gebrakan dan terobosan yang membantu terjaganya citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Abdul Mu’ti mencatat skor 8,1 dari skala 0-10, disusul Amran Sulaiman dengan 8,0. Menurut Rudi, salah satu alasan Abdul Mu’ti mendapat penilaian tinggi adalah program revitalisasi sekolah yang digencarkan sepanjang dua tahun terakhir. Pada 2025, program itu menyasar 16.617 sekolah dengan perbaikan bangunan yang rusak ringan hingga berat. Tahun berikutnya, cakupannya diperluas menjadi 71.744 sekolah, termasuk satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta sekolah yang terdampak bencana.
Dari sisi hasil belajar, Arawicaksa mencatat literasi sains yang merujuk pada standar PISA tetap berada di angka 389, sementara literasi membaca naik dari 359 menjadi 365. Namun, kemampuan matematika justru turun tipis dari 366 ke 364. Rudi menilai hal itu menunjukkan pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan belum selesai. Pada saat yang sama, Amran dinilai berperan mendorong sektor pertanian, termasuk pencapaian swasembada beras. Produksi beras pada 2025 disebut mencapai 34,69 juta ton atau tumbuh 13,29 persen secara tahunan, lalu diproyeksikan naik lagi menjadi 34,77 juta ton pada 2026 dengan surplus 3,56 juta ton.
Di kelompok 10 besar, nama-nama lain yang memperoleh skor tinggi antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 7,8, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 7,5, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 7,4, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 7,1. Arawicaksa menilai Prasetyo tampil kuat dalam menyampaikan sikap pemerintah, termasuk saat menegur menteri yang dianggap memunculkan kontroversi di mata publik. Teddy juga dinilai aktif menjelaskan berbagai isu yang menyelimuti pemerintah saat sejumlah pejabat memilih lebih hati-hati. Daftar 10 besar dilengkapi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 6,8, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 6,7, Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir 6,5, dan Menteri Pertahanan Sjaffrie Sjamsoeddin 6,4.
Di sisi lain, penilaian rendah datang dari sejumlah kementerian yang dianggap paling banyak menuai sorotan. Selain Bahlil dengan skor 1,2, ada Menteri Desa Yandri Susanto 1,3, Menteri HAM Natalius Pigai 1,5, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait 1,6, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid 1,8. Rudi menyebut penilaian terhadap Bahlil ikut dipengaruhi isu harga BBM. Pemerintah dinilai mampu menahan kenaikan BBM bersubsidi, tetapi kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite dan memicu antrean di sejumlah SPBU.
Untuk Yandri, sorotan berkaitan dengan polemik program Koperasi Desa atau Kopdes, yang menurut Arawicaksa perlu dibenahi agar tujuan memperkuat ekonomi desa mendapat penerimaan publik yang lebih baik. Adapun Nusron dikaitkan dengan dugaan suap yang menyeret petinggi kementerian, politisi, dan pengusaha properti, serta disebut dalam perkara korupsi kuota haji yang masih berjalan di pengadilan. Selain lima nama terbawah itu, daftar bawah juga diisi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana 2,0, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 2,1, Menteri PANRB Rini Widyantini 2,2, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 2,2, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo 2,3.
