Aspirasi Publik Dominasi Isu Sampah, Infrastruktur, dan Penerangan Jalan di Belitung
Tanjungpandan, Bangka Belitung – Periode reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung kembali menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan laporan hasil reses yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Belitung pada Selasa, Juni 2026, isu sampah, perbaikan infrastruktur jalan, serta penerangan jalan umum (PJU) menjadi aspirasi yang paling banyak disuarakan oleh konstituen.
Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, mengonfirmasi bahwa tema-tema pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terus menjadi fokus utama dalam setiap dialog antara wakil rakyat dan warga. “Laporan hasil reses kami memang masih berkisar pada isu pembangunan, perbaikan infrastruktur jalan, PJU, dan tak ketinggalan, masalah sampah,” jelas Vina.
Permasalahan Sampah yang Mendesak
Isu sampah muncul sebagai salah satu keluhan paling dominan dari masyarakat Kabupaten Belitung. Ketiadaan fasilitas pembuangan sampah yang memadai di sebagian besar desa dan kelurahan menjadi akar permasalahan. Kondisi ini menciptakan tumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan.
Salah satu contoh nyata yang diangkat adalah situasi di Kelurahan Paal Satu. Wilayah ini telah lama menjadi lokasi penampungan sampah dari berbagai penjuru daerah. Meskipun telah berulang kali dilakukan pembersihan, tumpukan sampah kembali menggunung, menunjukkan bahwa solusi penanganan sementara tidak lagi efektif.
“Di Kelurahan Paal Satu, yang menjadi tempat pembuangan sampah dari berbagai wilayah, sudah berapa kali dibersihkan, sampahnya tetap menumpuk lagi,” ungkap Vina, menggambarkan keprihatinan atas kondisi tersebut.
Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Belitung menekankan pentingnya pencarian solusi permanen yang dapat mengatasi persoalan sampah secara tuntas. Langkah-langkah seperti penambahan jumlah kontainer sampah di titik-titik strategis dan peningkatan frekuensi pengambilan sampah oleh dinas terkait dinilai sebagai solusi awal yang perlu dipertimbangkan.
Lebih lanjut, Vina juga menekankan bahwa tanggung jawab penanganan sampah tidak hanya berada di pundak pemerintah daerah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari setiap desa dan kelurahan. “Masing-masing desa maupun kelurahan juga harus bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing,” tegasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Dukungan untuk Pelaku Usaha Kecil di Sektor Pariwisata
Selain isu sampah, DPRD Kabupaten Belitung juga mencatat adanya aspirasi dari para pelaku usaha kecil yang berdagang di kawasan objek wisata pantai. Keberadaan para pedagang ini dianggap memiliki peran penting dalam mendukung geliat sektor pariwisata di Belitung, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Vina menyatakan bahwa aspirasi dari para pedagang ini akan segera ditindaklanjuti. Koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, akan dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan usaha mereka. “Ini nanti akan ditindaklanjuti juga oleh pemda, Pak Wabup dan Pak Sekda. Mudah-mudahan ada solusi,” harapnya.
Perhatian terhadap pelaku usaha kecil ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pariwisata Belitung, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para wisatawan.
Kebutuhan Mendesak akan Penerangan Jalan Umum
Isu penerangan jalan umum (PJU) juga terus mengemuka sebagai salah satu prioritas yang diinginkan masyarakat. Kondisi jalan yang minim penerangan dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga potensi tindak kriminalitas.
Masih banyaknya area yang gelap gulita di malam hari menjadi keluhan umum yang disampaikan. Masyarakat berharap agar penambahan dan perbaikan PJU dapat segera direalisasikan di berbagai wilayah yang membutuhkan. Ketersediaan PJU yang memadai tidak hanya meningkatkan rasa aman bagi warga, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di malam hari.
DPRD Kabupaten Belitung berjanji akan terus mengawal aspirasi ini dan mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengadaan dan pemeliharaan PJU dalam anggaran pembangunan daerah.
Perbaikan Infrastruktur Jalan yang Terus Menjadi Prioritas
Tak kalah penting, perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi daftar panjang aspirasi yang belum terselesaikan. Banyak jalan di Kabupaten Belitung yang dilaporkan dalam kondisi rusak, berlubang, atau belum memadai. Kondisi ini tidak hanya menghambat kelancaran transportasi, tetapi juga berdampak pada tingginya biaya operasional kendaraan dan potensi kerusakan.
Keluhan mengenai kondisi jalan yang buruk datang dari berbagai kecamatan dan desa. Masyarakat menuntut agar perbaikan jalan dilakukan secara merata dan berkualitas, bukan hanya tambal sulam sementara.
Aspirasi ini mencakup perbaikan jalan-jalan utama yang sering dilalui kendaraan umum maupun jalan-jalan lingkungan yang menghubungkan antar permukiman. DPRD Kabupaten Belitung berkomitmen untuk terus menyuarakan kebutuhan ini kepada pemerintah eksekutif dan mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk program perbaikan infrastruktur jalan.
Secara keseluruhan, hasil reses anggota DPRD Kabupaten Belitung menegaskan bahwa fokus pembangunan daerah harus tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Isu sampah, infrastruktur, dan penerangan jalan merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga. Dengan adanya komunikasi yang baik antara wakil rakyat dan pemerintah daerah, diharapkan solusi-solusi konkret dapat segera diimplementasikan untuk menjawab berbagai aspirasi yang telah disampaikan.
