.CO.ID, MOSKOW — Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, memprediksi bahwa akan muncul senjata baru non-nuklir di dunia. Namun senjata tersebut dapat memiliki daya hancur seperti senjata nuklir.
“Seiring perkembangan teknologi, sudah jelas bahwa jenis senjata non-nuklir baru akan muncul, tetapi pada akhirnya mungkin akan menyamai senjata nuklir dalam daya hancurnya,” kata Peskov saat menghadiri Primakov Readings International Forum di Moskow, Rabu (24/6/2026), dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS.
Peskov mengungkapkan, keamanan global kini tengah memburuk. Dia menilai, senjata nuklir menjadi satu-satunya benteng yang mencegah dunia terjermus ke dalam perang global. “Faktanya, kita tidak memiliki apa pun lagi di dunia ini selain pencegahan nuklir. Itu satu-satunya hal yang melindungi dunia dari perang global,” ucapnya.
Namun dia mengakui bahwa pencegahan nuklir tak dapat menghalangi pecahnya konflik regional. Peskov melihat, tren terkait konflik tersebut tengah mengalami peningkatan saat ini.
Menurut Peskov, dunia tidak lagi memiliki pengaruh untuk mencapai kesepakatan tentang keamanan global. “Kami tidak lagi memiliki pengaruh untuk mengoordinasikan solusi di bidang ini,” ujarnya.
Rusia dan Amerika Serikat (AS) sempat menjalin perjanjian kontrol senjata New Strategic Arms Reduction Treaty (New START). Perjanjian tersebut mulai diberlakukan pada 2010. New START melarang AS dan Rusia mengerahkan lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir, membatasi rudal, dan pembom berbasis darat serta kapal selam yang mengirimnya.
Masa aktif New START seharusnya berakhir pada Februari 2021. Namun AS dan Rusia memperpanjangnya hingga lima tahun atau hingga Februari 2026. Sejak Februari lalu hingga kini, Washington dan Moskow belum menunjukkan isyarat akan kembali memperpanjang perjanjian New START.
Berakhirnya masa aktif New START menandai pertama kalinya dalam beberapa dekade tak ada perjanjian yang berlaku untuk membatasi penyebaran senjata nuklir. Presiden AS Donald Trump sempat mengusulkan format perjanjian baru seperti New START, tapi dengan turut melibatkan China sebagai pihak. Namun Beijing menolak gagasan tersebut.
