Oman di Bawah Tekanan AS: Antara Netralitas dan Ancaman Sanksi
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas, kali ini berpusat pada Oman yang selama ini dikenal sebagai negara Teluk yang memilih jalur diplomasi dengan Iran. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump dilaporkan meningkatkan tekanan terhadap Oman untuk menjauhi Teheran, sebuah langkah yang menandai perubahan sikap Washington terhadap salah satu sekutu lamanya di kawasan tersebut.
Selama bertahun-tahun, Oman telah memelihara hubungan yang unik, menyeimbangkan posisinya sebagai sekutu tradisional AS sambil tetap membuka jalur komunikasi dengan Iran, tetangganya di seberang Selat Hormuz. Netralitas ini sering kali dimanfaatkan sebagai jembatan diplomasi, termasuk memfasilitasi pembukaan kembali koridor penerbangan dan menjadi saksi keberhasilan diplomasi yang lahir dari posisi Muscat. Namun, di tengah meningkatnya konflik antara AS dan Iran, pendekatan moderat Oman justru mulai dipandang sebagai masalah oleh Washington.
Laporan terbaru mengindikasikan bahwa AS tidak hanya mendesak Oman untuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran, tetapi juga mengancam dengan sanksi ekonomi hingga opsi serangan militer. Ancaman ini muncul setelah adanya penilaian intelijen yang menyebutkan bahwa Oman berencana untuk bergabung dengan Iran dalam memberlakukan pungutan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia.
Ketidaknyamanan Sekutu: UEA dan Arab Saudi Menyoroti Sikap Oman
Tekanan terhadap Oman tidak hanya datang dari Washington. Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, dua kekuatan regional lainnya, dilaporkan merasa semakin tidak nyaman dengan sikap netralitas Oman yang dinilai terlalu lunak terhadap Teheran. Ketidaknyamanan ini muncul karena Oman cenderung tidak secara terbuka mengecam Iran, bahkan setelah berbagai insiden serangan terhadap lalu lintas kapal, rudal, dan drone di kawasan.
Sikap ini, yang merupakan bagian dari tradisi diplomasi Oman yang mengutamakan netralitas, membuat UEA dan Arab Saudi frustrasi. Oman bahkan menjadi satu-satunya negara di kawasan Teluk Persia yang menolak menandatangani pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin UEA untuk mengecam langkah Iran terkait pungutan di Selat Hormuz. Ketika sebuah drone Iran menghantam pelabuhan Oman, pemerintah Muscat hanya mengakui insiden tersebut tanpa secara langsung menyalahkan Teheran.
Oman Menegaskan Komitmen Stabilitas Internasional
Menanggapi tekanan yang semakin meningkat, Oman menegaskan kembali komitmennya terhadap stabilitas navigasi internasional. Menteri Informasi Oman, Abdulla Al-Harrasi, menekankan bahwa Oman siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dan seluruh mitra yang bertanggung jawab untuk mempromosikan stabilitas, mencegah gangguan, dan melindungi kepentingan strategis bersama.
Meskipun tidak mengomentari secara langsung tekanan untuk memutus hubungan dengan Iran, Al-Harrasi menegaskan posisi resmi negaranya. Ia menyatakan bahwa setiap ancaman terhadap kebebasan navigasi di perairan tersebut akan merugikan kepentingan seluruh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat.
Pemerintah Oman juga dilaporkan terkejut dengan sikap AS yang semakin keras. Muscat dilaporkan sedang mencari berbagai cara untuk meredakan ketegangan, termasuk melalui kampanye hubungan masyarakat untuk menyoroti kontribusi Oman dalam menjaga keamanan pelayaran internasional. Selain itu, Oman diketahui bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan kelancaran pengiriman bahan baku pupuk ke negara-negara Afrika yang menghadapi krisis pangan.
Sejak konflik AS-Iran memanas, Oman disebut turut membantu berbagai kapal, termasuk kapal Amerika Serikat, melalui layanan navigasi, operasi pencarian dan penyelamatan, hingga bantuan medis bagi awak kapal.
Ancaman Sanksi dan Opsi Militer: Pernyataan Tegas Trump dan Bessent
Tekanan terhadap Oman mencapai puncaknya ketika pemerintahan Trump dikabarkan mempertimbangkan sanksi bahkan ancaman militer. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Donald Trump dalam rapat kabinet pekan lalu, di mana ia mengindikasikan kemungkinan memerintahkan serangan udara terhadap Oman jika negara tersebut mendukung rencana Iran memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Ancaman serupa juga datang dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang memperingatkan Oman melalui media sosial mengenai kemungkinan sanksi ekonomi. Namun, sehari setelahnya, Bessent mengonfirmasi bahwa Duta Besar Oman untuk Washington, Talal Alrahbi, telah memberikan penjelasan bahwa Oman “tidak memiliki rencana untuk mengenakan pungutan.”
Peran Oman sebagai Mediator Terancam
Selama puluhan tahun, Oman telah membangun reputasi sebagai salah satu mediator paling penting di Timur Tengah. Negara ini pernah menjadi tuan rumah perundingan yang mengakhiri perang Iran-Irak pada dekade 1980-an dan memainkan peran kunci dalam komunikasi rahasia antara Iran dan pemerintahan Presiden Barack Obama yang berujung pada kesepakatan nuklir tahun 2015.
Bahkan belakangan, Oman kembali dipercaya menjadi mediator dalam dua putaran perundingan nuklir antara Teheran dan Washington sebelum proses tersebut terganggu. Namun, tingkat kepercayaan pemerintahan Trump terhadap Muscat mulai menurun menjelang gelombang pertama serangan udara AS-Israel.
Meskipun pejabat AS menegaskan tidak ada rencana nyata untuk melakukan serangan terhadap Oman, mereka mengakui telah berupaya mengurangi peran Oman dalam proses diplomatik. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran baru mengenai stabilitas kawasan, terutama mengingat peran krusial Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan energi global. Netralitas Oman yang selama ini menjadi aset diplomatik kini justru dihadapkan pada ujian terberatnya.
