Kasus Dugaan Video Asusila di Dinas Pendidikan Kediri: Cermin Rapuhnya Tata Kelola SDM Institusi Publik
Sebuah kasus dugaan video asusila yang menyeret oknum pegawai Dinas Pendidikan Kota Kediri telah memicu perhatian luas, tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan akademisi. Kasus ini dinilai bukan sekadar masalah individu semata, melainkan sebuah indikasi adanya kerapuhan dalam tata kelola sumber daya manusia (SDM) di institusi publik.
Seorang dosen Antropologi Filsafat Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr. Hipolitus Kristoforus Kewuel, memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Menurut Dr. Hipolitus, yang akrab disapa Doktor Hipo, penanganan kasus ini memerlukan dua pendekatan utama yang harus segera dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri: pendekatan internal dan eksternal.
Pendekatan Internal: Menangani Manusia, Bukan Sekadar Pelanggar
Langkah pertama yang ditekankan oleh Doktor Hipo adalah penanganan internal terhadap oknum yang diduga terlibat. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan sisi kemanusiaan dan empati.
“Dia perlu diajak bicara, perlu ditemani. Bagaimanapun juga dia adalah kolega dalam satu rumah tangga institusi. Ketika satu orang terkena masalah seperti ini, itu tamparan bagi kita semua,” ujar Doktor Hipo. Ia menambahkan bahwa viralnya kasus ini telah melampaui ranah pribadi, menyeret nama baik institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus menyentuh aspek personal dari oknum yang bersangkutan.
“Sekali lagi, ini saudaramu, ini bagian dari rumah tanggamu. Buat dia nyaman, karena proses ini jelas tidak mudah secara psikologis,” tegasnya, menekankan perlunya menciptakan suasana yang mendukung bagi individu yang sedang menghadapi masalah tersebut.
Pendekatan Eksternal: Rekonsiliasi untuk Memulihkan Kepercayaan Publik
Selanjutnya, Doktor Hipo menguraikan langkah kedua, yaitu penanganan eksternal. Mengingat kasus ini telah menjadi konsumsi publik dan viral, dinas pendidikan tidak dapat bersikap defensif. Ia menilai bahwa rekonsiliasi dengan pihak pelapor, dalam hal ini GRIB Jaya, merupakan langkah yang bijak.
“Kalau faktanya sudah terang benderang, mau apa lagi? Menurut saya harus ada rekonsiliasi. Ini penting untuk meredam gejolak dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya. Langkah ini dianggap krusial untuk meredakan ketegangan yang mungkin timbul di masyarakat dan memulihkan citra institusi di mata publik.
Akar Masalah: Kegagalan Memahami Kompleksitas Manusia
Lebih dalam lagi, Doktor Hipo mengamati bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan institusi dalam memahami kompleksitas individu yang bekerja di lingkungan pendidikan.
“Dunia pendidikan itu bukan sekadar orang sekolah. Ini aktivitas raksasa dengan manusia-manusia yang kompleks. Mereka punya tekanan, konflik batin, dan persoalan hidup yang tidak selalu terlihat,” jelasnya. Ia menduga bahwa oknum pelaku mungkin tidak menyadari potensi dampak besar dari tindakannya. Namun, kerumitan psikologis dapat muncul kapan saja jika tidak dikelola dengan baik.
Peta SDM dan Pencegahan Dini: Kunci Solusi Jangka Panjang
Sebagai solusi jangka panjang, Doktor Hipo menekankan pentingnya pemetaan SDM yang komprehensif di lingkungan Dinas Pendidikan.
“Minimal dinas harus punya peta SDM. Kita harus tahu karakter pegawai, potensi masalah, lalu melakukan intervensi sejak awal. Jangan menunggu sampai kita terperangah ketika masalah sudah meledak,” ujarnya. Dengan adanya pemetaan ini, institusi dapat mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan intervensi dini sebelum masalah membesar.
Ia juga melontarkan kritik terhadap pola kerja birokrasi yang cenderung hanya menekan pegawai dengan target kinerja tanpa memperhatikan aspek emosional.
“Pegawai sekarang dikejar IKU, kerja, kerja, kerja. Tapi lupa dicharge secara emosional. Ibarat baterai HP, dituntut terus memberi energi, tapi tidak pernah diisi ulang,” katanya, menggambarkan bagaimana beban kerja yang berlebihan tanpa dukungan emosional dapat mengikis kesejahteraan pegawai.
Dampak Sosial dan Tanggung Jawab Pimpinan
Doktor Hipo menegaskan bahwa jika kasus ini tidak ditangani secara tuntas, kepercayaan publik terhadap Dinas Pendidikan Kota Kediri akan terkikis. Ia membandingkan pejabat publik dengan wajah pimpinan daerah.
“Saya pernah bilang ke seorang bupati, para kepala dinas itu wajahmu. Kalau mereka duduk bukan karena potensi, tapi faktor lain, yang rusak bukan hanya mereka, tapi bupati, wakil bupati, dan sekda,” ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa integritas dan kinerja para kepala dinas memiliki dampak langsung pada citra pimpinan daerah.
Ia menutup kritiknya dengan menyoroti praktik penempatan jabatan yang sering kali didasarkan pada balas jasa politik.
“Bukan karena dulu pikul spanduk kampanye lalu seseorang pantas duduk di jabatan itu. Penempatan yang keliru adalah bom waktu,” pungkasnya, menekankan bahwa penempatan pejabat yang tidak berdasarkan kompetensi dapat menjadi sumber masalah di masa depan.
