Patrolmedia, Batam – Aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik, Yusril Koto, menyoroti program umrah Pemko Batam yang memberangkatkan 40 peserta ke Arab Saudi menggunakan dana APBD 2025 sebesar Rp 1,2 miliar.
Video: Yusril-Cak Ta’in Pertanyakan Umrah Pemko Batam Pakai APBD
Ia mempertanyakan dasar pemberian fasilitas itu yang disebut sebagai bentuk penghargaan atas sebuah prestasi.
Namun, kata Yusril, hingga kini Pemko Batam belum pernah menjelaskan prestasi apa yang dimaksud.
“Seperti diketahui, katanya dari 40 peserta umroh yang diberangkatkan itu sebagai penghargaan atas suatu prestasi, prestasi apa?” kata Yusril saat ditemui di bilangan Batam Center, Kamis sore, (11/12/2025).
Yusril menyebut publik wajar bertanya karena anggaran yang digunakan bersumber dari uang pajak masyarakat Batam.
Yusril juga mengingatkan kewajiban Pemko Batam menerapkan asas pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, dan kepatutan.
Ia mempertanyakan mengapa informasi mengenai program Umroh ini tidak dibuka secara jelas.
“Kok terkesan tidak transparan? Publik berhak tahu,” ujarnya.
Yusril bahkan menyebut program pemberangkatan umrah Pemko Batam kerap dikaitkan dengan “praktik nepotisme”.
Ia menyebut, jangan sampai para peserta yang diberangkatkan merupakan orang-orang dekat dengan pihak tertentu.
“Tidak dijelaskan bagaimana seleksinya, tidak diumumkan siapa saja nama 40 orang itu. ini syarat nepotisme,” ucapnya.
Yusril menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan persepsi diskriminatif karena dana yang digunakan berasal dari pajak warga yang beragam latar belakang agama.
“Yang bayar pajak bukan hanya muslim. Tapi yang diberangkatkan hanya muslim dan tanpa seleksi yang jelas. Ini problem, dan yang terjadi di lapangan faktanya sarat nepotisme,” tutupnya.
