Ketegangan di wilayah perbatasan antara Kamboja dan Thailand terus memanas, ditandai dengan baku tembak yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil dan militer. Situasi ini memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas.
Korban Sipil Terus Bertambah
Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa pasukan Thailand melanjutkan penembakan ke wilayah perbatasan hingga hari Selasa, 9 Desember 2025, yang mengakibatkan dua warga sipil Kamboja tewas. Dengan demikian, total korban sipil Kamboja yang meninggal dunia akibat serangan terbaru ini mencapai enam orang. Insiden tragis ini menambah daftar panjang penderitaan warga sipil yang terjebak di tengah konflik perbatasan yang berkepanjangan.
Menurut Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, empat warga sipil Kamboja lainnya tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh pasukan Thailand pada hari Senin, 8 Desember 2025, di Provinsi Preah Vihear dan Oddar Meanchey. Selain korban jiwa, sekitar sepuluh warga sipil lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
Klaim dan Kontra-Klaim
Sementara itu, pihak militer Thailand mengklaim bahwa seorang prajurit mereka tewas dan 18 lainnya terluka sejak pertempuran baru dimulai pada hari Minggu, 7 Desember 2025. Thailand kemudian melancarkan serangan udara dan menggunakan tank pada hari Senin.
Angkatan Udara Kerajaan Thailand (RTAF) menjelaskan bahwa serangan udara tersebut ditujukan untuk menghancurkan gudang senjata, pusat komando, dan rute logistik yang dinilai sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Thailand. RTAF menuduh Kamboja telah memobilisasi persenjataan berat, menempatkan kembali unit-unit tempur, dan menyiapkan elemen-elemen pendukung tembakan, yang menurut mereka dapat meningkatkan operasi militer dan menimbulkan ancaman bagi wilayah perbatasan Thailand.
Kedua belah pihak saling menyalahkan atas pecahnya pertempuran baru ini. Konflik ini berakar pada perselisihan perbatasan yang telah berlangsung selama seabad, yang bermula dari era penjajahan Perancis. Kedua negara mengklaim kepemilikan atas beberapa kuil yang terletak di wilayah perbatasan yang disengketakan.
Reaksi Pemerintah dan Upaya Diplomatik
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menyatakan bahwa negaranya tidak menginginkan kekerasan. Namun, ia menegaskan bahwa militer Thailand siap mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas Thailand dalam menghadapi situasi yang berkembang.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja membantah tuduhan bahwa mereka memulai pertempuran terlebih dahulu. Dalam pernyataan resminya, kementerian tersebut menekankan komitmen Kamboja untuk menghormati semua perjanjian sebelumnya dan menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan hukum internasional. Kamboja juga menyatakan bahwa mereka tidak melakukan pembalasan atas serangan tersebut dan terus memantau situasi dengan waspada dan penuh kehati-hatian.
Dampak Kemanusiaan dan Evakuasi Warga Sipil
Konflik perbatasan ini telah menyebabkan dampak kemanusiaan yang signifikan. Thailand melaporkan bahwa sekitar 70 persen warga sipil telah dievakuasi dari wilayah perbatasan untuk menghindari dampak pertempuran. Tragisnya, seorang warga sipil meninggal dunia selama proses evakuasi, meskipun penyebabnya dikaitkan dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Evakuasi ini menunjukkan betapa seriusnya situasi di lapangan dan perlunya perlindungan bagi warga sipil yang rentan.
Akar Konflik dan Potensi Solusi
Konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand adalah masalah kompleks yang melibatkan sejarah panjang, klaim teritorial yang tumpang tindih, dan sentimen nasionalisme yang kuat. Untuk mencapai solusi yang berkelanjutan, diperlukan dialog yang konstruktif, kompromi, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Beberapa potensi solusi yang dapat dipertimbangkan meliputi:
- Negosiasi Bilateral: Melanjutkan negosiasi bilateral untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai.
- Mediasi Pihak Ketiga: Melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi dialog dan mencari titik temu.
- Kerja Sama Keamanan: Meningkatkan kerja sama keamanan di wilayah perbatasan untuk mencegah insiden kekerasan di masa depan.
- Pembangunan Ekonomi: Mengembangkan kerja sama ekonomi di wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi potensi konflik.
- Penghormatan Hukum Internasional: Menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.
Penting bagi kedua belah pihak untuk mengutamakan dialog dan diplomasi daripada kekerasan. Stabilitas dan perdamaian di wilayah perbatasan akan memberikan manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya. Eskalasi konflik hanya akan menyebabkan lebih banyak penderitaan dan menghambat pembangunan.
