Patrolmedia, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia (RI) memastikan kepulangan 18 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ibu Kota Kathmandu, menyusul gejolak politik yang memicu aksi demo di Nepal berujung chaos.
Menurut rilis resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pemulangan ini merupakan rombongan pertama yang diberangkatkan dari Tribhuvan International Airport, Kathmandu, pada Kamis (11/9/2025).
Rombongan dijadwalkan tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (12/9/2025).
Mereka terdiri dari perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, GIZ Indonesia, Asosiasi Hydro, akademisi Universitas Indonesia, serta wisatawan.
Mayoritas berada di Nepal untuk menghadiri program kerjasama energi baru terbarukan Indonesia–Nepal–Jerman, yakni The 3rd Exchange of the Renewable Energy Mini-Grids in South-South and Triangular Cooperation (ENTRI) Program pada 8–12 September 2025.
Dari data Kemenlu, terdapat 78 WNI di Nepal yang sebagian besar berada di Kathmandu, sisanya tersebar di Pokhara dan Lumbini.
Tim Perlindungan WNI dari Kemenlu bersama KBRI Dhaka tetap siaga di lapangan untuk memantau situasi dan mengawal pemulangan seluruh WNI secara bertahap.
Di sisi lain, situasi pasca demo di Nepal memanas dan makin genting. Pemerintah setempat memicu kemarahan publik setelah memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X.
Kebijakan ini langsung menyulut gelombang demonstrasi yang berujung rusuh.
Bentrok dengan aparat menelan korban lebih dari 20 jiwa, sementara 200 orang lainnya dilaporkan luka-luka.
Massa aksi bahkan membakar gedung parlemen, rumah pejabat tinggi, serta merusak fasilitas umum di berbagai wilayah.
Puncaknya, Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mengundurkan diri. Kekosongan pemerintahan memaksa Militer Nepal mau tidak mau mengambil alih kendali penuh dengan alasan keamanan nasional.
Jam malam diberlakukan di ibu kota Kathmandu, dan warga diminta tetap berada di rumah demi keselamatan.
Langkah cepat pemerintah Indonesia dalam memulangkan WNI menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan terhadap warga negara menjadi prioritas utama, bahkan, di tengah krisis politik paling serius yang melanda Nepal dalam dekade terakhir.
(Iwn/Ft)
