Patrolmedia, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto blak-blakan menyebut prilaku korupsi ada di setiap Institusi, organisasi pemerintahan, BUMN bahkan BUMD.
VIDEO: Prabowo Ungkap Korupsi Ada di Setiap Institusi, Eselon Birokrasi, BUMN dan BUMD
Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidato perdananya di sidang tahunan MPR, DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025.
“Prilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada disetiap institusi dan organisasi pemerintahan. Prilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” ungkap Prabowo di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat dan tamu undangan, dikutip dari kanal Sekretariat Presiden.
Ia memahami jika suatu negara modern perlu pengawasan dan transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Menurutnya, jika kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan tersebut akan menjadi korup.
“Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita,” katanya.
Setelah 299 hari dirinya memimpin pemerintahan eksekutif, Prabowo semakin mengetahui berapa besar tantangan yang dihadapi dan besarnya penyelewengan yang ada dilingkungan pemerintahan.
“Bangsa indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, agar kita bisa perbaiki kekurangan tersebut,” kata Prabowo.
“Tanpa mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki,” singgungnya.
Ia pun tak menampik jika dirinya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Prabowo mengakui tidak punya pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan.
Oleh karena itu, sejak ia memimpin di awal 2025, pemerintahannya telah mengidentifikasi dan telah menyelamatkan 300 triliun rupiah dari APBN yang rawan diselewengkan.
“Diantaranya, anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan,” bebernya.
Prabowo menyebut, kebijakan efisiensi yang diterapkannya atas dasar diperintah UUD yang tertuang pada Pasal 33 ayat 4 UUD RI.
“300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” katanya.
Dihadapan Majelis yang terhormat itu, Prabowo akan bertanggungjawab atas pemerintahan eksekutif yang ia pimpin. Ia pun berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa.
“Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar,” sebutnya.
Sebagai pemimpin, Prabowo harus mengusahakan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok tersebut.
“Ibarat sebuah badan kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus menerus kita berpotensi jadi negara gagal,” ucapnya.
Ia pun tak segan mengambil langkah yang perlu walaupun dirasakan sulit dan juga tidak populer bagi pihak tertentu.
“Saya harus mengambil langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita dihari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang,” ucapnya. (Erwin)
