Rencananya akan diselenggarakan bersama Prancis dan Arab Saudi, untuk menyusun peta jalan menuju negara Palestina yang layak sambil memastikan keamanan Israel.
Tetapi konferensi tersebut ditunda lantaran tekanan diplomatik AS yang kuat dan setelah serangan udara Israel terhadap Iran.
Pengumuman Macron pada Kamis (24/7/2025) terkait dengan penjadwalan ulang dan penyusunan ulang versi konferensi PBB yang sekarang direncanakan berlangsung pada Senin dan Selasa.
Beberapa analis mengatakan Macron telah menggunakan wortel pengakuan untuk mendapat konsesi dari Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina yang merupakan pesaing moderat Hamas, dan pemain regional lainnya.
“Macron di sini bertindak sebagai katalisator untuk mendorong Palestina mewujudkan reformasi yang dibutuhkan, untuk mendorong negara-negara Arab mewujudkan pasukan stabilisasi dan pelucutan senjata Hamas,” kata Rym Momtaz, Pemimpin Redaksi Blog Strategic Europe dari lembaga pemikir Carnegie Europe.
Sementara yang lain mengatakan, meski pengakuan itu memiliki nilai simbolis, tetap saja tidak akan ada negara Palestina yang berfungsi ketika perang di Gaza berakhir.
“Pengakuan oleh negara adidaya Eropa seperti Prancis menunjukkan meningkatnya rasa frustrasi terhadap kebijakan keras kepala Israel,” kata Amjad Iraqi, analis senior di International Crisis Group.
“Apa gunanya mengakui sebuah negara jika mereka tidak melakukan apa pun untuk mencegah negara itu berubah menjadi reruntuhan?”
Pejabat Prancis menunjuk pada lobi gencar Israel selama berbulan-bulan untuk mencoba mencegah langkah Macron dan kritik keras Netanyahu.
Hal ini sebagai bukti bahwa hal itu sangat berarti bagi para pemimpin Israel.
Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan peringatan Israel kepada Prancis berkisar dari pengurangan pembagian intelijen hingga mempersulit inisiatif regional Paris, bahkan mengisyaratkan kemungkinan aneksasi sebagian Tepi Barat.
Namun pejabat Prancis menyimpulkan bahwa Netanyahu akan melakukan apa pun yang menurutnya sesuai dengan kepentingannya di Tepi Barat, terlepas dari apa pun yang dilakukan Prancis terkait pengakuan tersebut.
Parlemen Israel pada hari Rabu memberikan suara untuk mendukung deklarasi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk menerapkan hukum Israel di Tepi Barat, yang secara luas dianggap sebagai aneksasi de facto wilayah tersebut.
Hal ini menyulitkan urgensi di Paris.
“Jika ada momen dalam sejarah untuk mengakui negara Palestina, meskipun hanya simbolis, maka saya rasa momen itu mungkin telah tiba,” ujar seorang pejabat senior Prancis.
Editor: Fatmi Rahim
