Menag Tolak Praktik Sogok Dalam Promosi Jabatan di Kemenag

Menag Tolak Praktik
Menteri Agama
Menag Tolak Praktik
Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Foto: Kemenag)

Patrolmedia, Jakarta -:- Menag tolak praktik sogok dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar berkomitmen dengan tegas untuk memberantas praktik tersebut.

Dirinya tak bakal menandatangani Surat Keputusan (SK) promosi bagi siapa saja yang terbukti melakukan praktik kotor dengan cara menyuap.

“Saya tidak akan mempromosikan seseorang hanya karena memiliki koneksi. Lebih baik mengangkat orang yang masih perlu belajar tetapi memiliki integritas daripada orang yang cakap tetapi korup,” kata Nasaruddin saat Rakornas Ditjen Bimas Islam 2025 di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, Kamis (20/3/25), melansir Kemenag.

Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus diperoleh dengan cara yang benar. Promosi jabatan harus didasari pada kompetensi, dedikasi, dan integritas, bukan karena kedekatan atau kepentingan pribadi.

Oleh karenanya, ia berharap lingkungan Kemenag semakin bersih dari praktik suap, korupsi dan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat.

“Jika garis tangan kita memang ditakdirkan untuk naik jabatan, maka itu akan datang dengan sendirinya. Terpenting adalah bekerja dengan jujur dan ikhlas demi kemaslahatan umat,” ucapnya.


Menag tolak praktik sogok


Disamping itu, Nazaruddin juga mendorong seluruh jajaran Ditjen Bimas Islam untuk lebih profesional dalam melayani umat.

Ditjen Bimas Islam, lanjutnya, merupakan wajah depan Kemenag, sehingga harus menjadi contoh bagi unit lainnya.

Karenanya, Nazaruddin mengingatkan pentingnya kebijakan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan.

“Jangan membuat kebijakan yang terlalu melangit tanpa dasar kuantitatif yang kuat. Sebelum mengambil keputusan, lakukan survei agar kebijakan kita benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Nazaruddin menambahkan, pemanfaatan teknologi saat ini memungkinkan akses cepat terhadap sejumlah informasi.

Dengan memanfaatkan data dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan yang dibuat bisa lebih akurat dan tepat sasaran.

“Teknologi sudah sangat maju. Dengan membuka internet, kita bisa mengetahui data terbaru secara akurat, cepat, dan terpercaya,” tutupnya.

 

Editor: Fatmi Rahim