Meskipun 20-an KK itu tak kunjung mengambil sagu hati, lanjut Eka, TPM setidaknya sudah memberikan subsidi uang kontrakan Rp3 juta untuk 3 bulan kepada mereka.
Subsidi tersebut merupakan inisiatif dan bentuk kepedulian TPM terhadap warga pasca eksekusi.
“Mereka yang tersisa ini juga menerima uang kontrak rumah. Jadi mekanisme uang kontrakan dan saguhati memang terpisah. Tujuan kami, jangan sampai warga terlantar setelah pembongkaran, maka kami sediakan subsidi, silahkan diambil,” terangnya.
Sebelumnya, TPM menyatakan batas akhir pemberian ganti rugi sampai hari Senin (13/1).
Tambahan waktu dilakukan agar warga lebih tenang memikirkan untuk menentukan pengajuan saguhati.
Kabar baiknya lagi, unit usaha Panbil Grup ini masih memberikan toleransi bagi warga tersisa yang ingin mengambil saguhati hingga Minggu, tanggal 19 Januari 2025.
“Awalnya kita tetapkan tanggal 13 Januari, tapi jika masih ada yang datang dari yang 20 KK itu masih kita terima,” ujarnya.
Jika dalam waktu yang ditentukan warga masih belum mengambil kompensasi ini, pihaknya tidak lagi bertanggungjawab.
“Kalo tak datang juga, maka kami anggap mereka benar-benar menolak saguhati yang kami tawarkan, karena untuk waktu sudah lebih dari cukup kita berikan,” kata Eka.
“Dimana-mana jika eksekusi selesai, sudah tidak ada lagi negosiasi dengan perusahaan, tapi nyatanya kami sudah membantu secara persuasif dan kekeluargaan seoptimal mungkin,” pungkasnya.
Sekilas, lahan Tembesi Tower ini nantinya akan dijadikan kawasan industri sesuai peruntukkan yang diberikan BP Batam.
Kawasan ini bakal menyerap sebanyak 30 ribu tenaga kerja.
Kabar baik tersebut tentu akan berdampak pada perekonomian kota Batam secara mikro.
Jika semua urusan saguhati dan relokasi sudah tercapai, pembangunan kawasan industri tersebut dikabarkan bakal segera dimulai.
Sejumlah investor asing pun sudah diundang untuk mendirikan perusahaannya di kawasan Tembesi Tower. (Erwin)
