Sementara, menurut Kuasa Hukum PT TPM Bali Dalo menyebut, gusur paksa tidak akan dapat terelakkan apabila warga masih tetap bertahan tanpa solusi.
Bali Dalo juga menegaskan, Timdu memiliki kewenangan dan landasan hukum yang kuat dan jelas dalam menerbitkan surat peringatan, termasuk menidak tegas terukur berupa pengosongan dan pembongkaran bangunan liar pada saatnya nanti.
“Dengan begitu, perlawanan apapun dari warga Tembesi Tower menjadi percuma dan tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Pada SP 2 ini, Bali Dalo mengimbau warga yang masih bertahan di lokasi milik PT TPM untuk segera pindah.
Bali juga siap memapar data serta fakta tentang kepemilikan resmi PT TPM atas kawasan Tembesi Tower.
Kendati begitu, ia mengakui sampai saat ini masih menjadi polemik, lantaran banyaknya beredar informasi simpang siur dimasyarakat.
“Solusi terbaik yang telah ditawarkan PT TPM adalah segera menerima saguhati atau relokasi ke Sei Daun Piayu yang merupakan kawasan KSB,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Panbil Group melalui PT TPM melakukan aktivitas persiapan untuk pembangunan kawasan industri di lahan 100 hektar di Tembesi, Kecamatan Sagulung.
Pengembangan itu telah direncanakan secara matang, dengan alokasi yang diperoleh dari BP Batam, selaku lembaga yang bertugas dan berwenang di bidang perizinan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.
Area Kawasan 100 hektar ini direncanakan bakal sulap menjadi Kawasan Industri berfokus pada industri elektronik.
Kawasan itu diperkirakan bakal menyerap sebanyak 30.000 tenaga kerja. Tentu saja hal ini dapat menjadi dampak positif bagi warga Batam dan sekitarnya.
PT TPM diketahui juga membidik para investor dari Singapura, Jepang, Jerman dan Amerika untuk berinvestasi di Kawasan Industri yang dirancang sebagai salah satu Kawasan berkonsep Eco Low-Carbon Industrial Park atau ramah lingkungan. (Erwin)
