Sesuai Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, hal ini ditetapkan dalam rangka untuk memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif yangdilaksanakan berbagai instansi pemerintah.
Demikian juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Pada Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.
Dilansir sejumlah media, Epyardi Asda menegaskan langkah ini memang sengaja dilakukannya agar dinas di Kabupaten Solok bisa bekerja dan berpacu saat dirinya dan Jon Firman Pandu dilantik pada 26 April mendatang.
Epyardi menekankan, orang-orang yang ditunjuk menjadi kepala OPD itu merupakan orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas di posisinya masing-masing.
“Mereka yang sudah saya dan bapak Wakil Bupati Jon Firman Pandu pilih ini, secepatnya nanti bisa bekerja,” katanya.
Menurutnya, lanjut Epyardi tugas mereka
sangatlah berat dan harus bisa menuntaskan janji-janji yang pernah disampaikan saat kampanye.
“Mereka harus bisa membantu kami mewujudkan visi misi kami, Mambangkik Batang Tarandam, menjadikan Kabupaten Solok sebagai kabupaten terbaik di Sumatera Barat,” ujar Epyardi.























