Terkait pungutan, menurut sumber waktu rapat komite tidak ada surat undangan dan di sampaikan secara lisan dari guru ke siswa untuk disampaikan ke orang tua siswa.
Saat rapat komite, sumber menuturkan yang menjelaskan program sekolahan dan pungutan adalah guru, dan ketua komite. Sedangkan anggota tidak terlihat dalam rapat tersebut.
“Tidak ada undangan rapat komite, kita hanya di beritahu lisan dan waktu rapat komite bukan pihak komite yang menjelaskan program sekolahan yang berujung pungutan, kita kurang jelas siapa ketua komitenya, semua terkesan kurang transparan,” ungkapnya.
“Dulu ada siswa MAN 4 Krecek belum bisa bayar SPP, waktu ujian suruh mengerjakan soal di teras kelas” tambah sumber.
Sementara itu, Sanusi kepada patrolmedia.co.id saat di temui (10/12/19) di rumahnya di dusun sembung desa Tunglur Kecamatan Badas, mengaku sebagai wakil ketua komite.
Menurut Sanusi, pihaknya sudah mengadakan rapat komite dan telah disepakati adanya biaya pungutan kepada siswa.
“Sudah rapat komite dengan walimurid, semua sudah sepakat, dananya untuk membantu membangun sekolahan dan masjid, dan banyak yang tidak bayar,” kata pria yang juga pengurus MUI Kabupaten Kediri.
