Jadi Sorotan, Anggota DPRD Ini Sebut Pelantikan Pejabat Eselon 2 Pemko Solok Tak Miliki Kompetensi

oleh
Walikota Solok Zul Elfian melantik pimpinan tinggi Pratama Pemko Solok. (Foto: Istimewa)

Patrolmedia.co.id, Solok – Pelantikan 9 pejabat eselon 2 Pemko Solok pada Jumat (22/6/2018) beberapa waktu lalu, menuai sorotan. Hal itu karena adanya jabatan Kepala Dinas teknis dinilai tak memiliki kapasitas, kompetensi dan latar belakang keteknikan.

Anggota DPRD Kota Solok Fraksi PKS Ilzan Sumarta juga menilai adanya Kadis yang wanprestasi, namun justru tetap menduduki jabatan serumpun.

“Pemko telah mengedepankan analisis yang keliru terhadap penempatan jabatan eselon 2,” kata Ilzan kepada Patrolmedia.co.id, Senin (25/6/2018).

Simak juga: Pemegang Tampuk Pimpinan Tinggi Pratama Pemko Solok di Geser

Menurutnya, penempatan pejabat harus berawal dari profesionalitas dan latar belakang pendidikan, kompetensi serta kapasitas yang jelas. Karena, kemampuan manajemen adalah sebagai pelengkap untuk profesionalitas dalam kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni.

“Jika sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Jabatan eselon 2 itu sangat vital bagi masyarakat,” kata Ilzan.

Lanjutnya, jika alasan kemampuan manajemen, buat apa di berbagai universitas ada fakultas-fakultas teknis. Dan apa gunanya, saat penerimaan pegawai, pada bagian dan bidang tertentu harus berasal dari fakultas tertentu juga. “Mengapa tidak juga diterima lulusan dari jurusan dan fakultas lain,” katanya.

Ilzan menegaskan, terkait instrumen aturan kepegawaian Pemko Solok, menurutnya adalah sesuatu yang mengada-ada jika hari ini yang harus dimiliki kota Solok belum lengkap dan menyeluruh, baik berupa analisis jabatan kepangkatan, riwayat pekerjaan dan pendidikan, dan sebagainya.

Masih banyak pegawai Pemko Solok yang memiliki latar belakang dan disiplin ilmu yang mumpuni, serta berasal dari universitas terkemuka di Indonesia. Dengan kualifikasi magister dan pengalaman, kapasitas dan kompetensi yang memadai.

“Karier mereka malah banyak tertahan di level Kabid dan Kasi. Sehingga, saat rapat koordinasi eselon 2 ke provinsi, Kadis harus membawa Kabid dan Kasi, karena Kadis tidak punya ilmu teknis. Ini jelas pemborosan anggaran negara,” kata Ilzan.

Penulis: Niko Irawan
Editor: Erwin Syahril