Patrolmedia, Batam – Pemko Batam mencatat sebanyak 10 ribu warga miskin berkurang berkat penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) per Juli 2026, jumlah warga miskin yang masuk kategori Desil 1 tercatat 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa.
Angka ini turun dibanding data BPS per September 2025 yang mencapai 68,04 ribu jiwa (3,81 persen).
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga Batam keluar dari kemiskinan,” sebut Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan, Selasa (29/9/2026).
Rudi menjelaskan, Pemko Batam mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 864,95 miliar pada tahun 2026 yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Nilai ini naik drastis dibanding anggaran tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 88,54 miliar,” ujarnya.
Anggaran jumbo ini disalurkan lewat 3 fokus utama:
- Penurunan Beban Pengeluaran (Rp 466,35 Miliar):
Meliputi bantuan jaminan kesehatan, pendidikan, rumah layak huni, dan bantuan sosial dasar.
- Pengurangan Kantong Kemiskinan (Rp 384,45 Miliar):
Perbaikan infrastruktur kawasan kumuh dan wilayah hinterland (pesisir/pulau).
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Rp 14,15 Miliar):
Pelatihan kerja berbasis industri, penguatan UMKM, dan bantuan modal usaha.
Berdasarkan sebaran wilayah, lanjut Rudi, Kecamatan Sagulung menjadi daerah dengan jumlah warga miskin terbanyak, yakni 2.740 keluarga (8.441 jiwa).
Kemudian, disusul Kecamatan Galang sebanyak 2.412 keluarga (8.223 jiwa), dan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga memverifikasi warga yang masuk kategori miskin ekstrem, yang kini tersisa 72 keluarga atau 450 jiwa.
Rudi menambahkan, untuk mendorong kemandirian ekonomi, Pemko Batam menargetkan program pelatihan kerja dan pendampingan usaha bagi 10.310 jiwa usia produktif yang belum bekerja.
Selain itu, pembinaan dan penyediaan sarana produksi juga disiapkan bagi 3.389 keluarga yang sudah memiliki usaha.
“Pemanfaatan data yang akurat dan penajaman program di wilayah prioritas menjadi kunci agar warga tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu mandiri dan tidak kembali rentan miskin,” katanya.
(Iyn/EN)
