Koperasi Desa Merah Putih sebagai Instrumen Strategis dalam Pembangunan Nasional
Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional, dengan tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengurangi kemiskinan. Dalam konteks ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dianggap sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. KDKMP tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi rakyat.
Visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia menegaskan pentingnya peran koperasi desa dalam memperkuat perekonomian daerah. Untuk mendukung implementasi KDKMP, Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) yang terdiri dari sepuluh organisasi desa tingkat nasional telah menyatakan komitmen mereka. FODI mencakup berbagai organisasi yang mewakili kepala desa, perangkat desa, hingga badan permusyawaratan desa. Di antaranya adalah DPP APDESI Merah Putih, DPP APDESI, DPP AKSI, DPP PAPDESI, KOMPAKDESI, PP PPDI, DPN PPDI, DPP ABPEDNAS, DPP PABPDSI, serta DPP Gema Desa Nuswantoro.
Forum ini menggelar Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertajuk “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Kamis (16/7). Seminar ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah para pemangku kepentingan dan membahas strategi dalam mempercepat pelaksanaan KDKMP.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih, Asep Anwar Sadat, menyatakan bahwa seluruh organisasi yang tergabung dalam forum tersebut berkomitmen mengawal pelaksanaan KDKMP. Ia juga menekankan pentingnya penyempurnaan program agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami para ketua umum asosiasi desa di seluruh Indonesia pada dasarnya mendukung penuh program strategis nasional terkait akselerasi pembangunan KDKMP di seluruh desa dan kelurahan,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/7).
Asep menambahkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program KDKMP tetap diperlukan. Evaluasi ini akan disampaikan secara sistematis kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. “Evaluasi itu sebuah keniscayaan karena setiap program pasti memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan komitmen sepuluh asosiasi desa yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap percepatan pembentukan KDKMP. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Eko Mulyadi, menilai bahwa koperasi desa bukan hanya untuk membentuk unit usaha baru, tetapi juga menjadi strategi untuk mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi.
“Kami melihat ini sebagai ikhtiar untuk mengoreksi arah pembangunan yang selama ini bertumpu pada peningkatan ekonomi di perkotaan. Desa harus menjadi bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Eko.
Seminar yang didukung oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) ini diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi bagi pemerintah, organisasi desa, dan seluruh stakeholder yang terlibat guna mempercepat implementasi KDKMP di seluruh Indonesia.
Untuk mendapatkan informasi komprehensif terkait hasil konsolidasi Forum Organisasi Desa Indonesia dan prospek KDKMP, saksikan tayangannya secara langsung di kanal YouTube Tribunnews.
