Ringkasan Berita:
- DPRD Balikpapan mendukung pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik kecurangan.
- Komisi IV mengingatkan penyelenggara SPMB agar mematuhi surat edaran KPK tentang pencegahan korupsi dalam penerimaan peserta didik baru.
- DPRD Balikpapan juga mendesak pembangunan sekolah baru di Grand City, Balikpapan Utara, diselesaikan sesuai target untuk menambah akses layanan pendidikan.
, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 agar berlangsung berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.
DPRD Balikpapan mengingatkan seluruh penyelenggara penerimaan peserta didik untuk mematuhi aturan, termasuk surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pencegahan korupsi dalam proses penerimaan murid baru.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jupri.
Menurutnya, pelaksanaan SPMB 2026 menjadi ujian kredibilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam memastikan seluruh proses berjalan adil bagi setiap calon peserta didik.
“Komisi IV mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh proses SPMB 2026 berjalan sesuai aturan dan regulasi,” ujarnya.
Sufyan menegaskan, proses penerimaan murid baru harus mengedepankan prinsip integritas, kejujuran, dan keadilan sehingga seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, pelaksanaan SPMB 2026 yang bersih juga sejalan dengan surat edaran KPK mengenai pencegahan praktik korupsi dalam penerimaan peserta didik baru.
Selain mengawal pelaksanaan SPMB 2026, Komisi IV DPRD Balikpapan juga menyoroti pembangunan sekolah baru di kawasan Grand City, Balikpapan Utara.
Sufyan meminta kontraktor bekerja secara serius dan profesional agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Anggaran sudah disiapkan, sehingga pembangunan sekolah ini harus menjadi prioritas dan diselesaikan tepat waktu,” katanya.
Menurutnya, kehadiran sekolah baru sangat dibutuhkan untuk memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat Balikpapan Utara yang terus berkembang.
Ia berharap pembangunan infrastruktur pendidikan dapat berjalan beriringan dengan pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan di Kota Balikpapan. (*)
