Aksi Damai Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa: Pengamanan Ketat dan Aspirasi yang Terus Bergema
Sumbawa, NTB – Suara masyarakat Pulau Sumbawa untuk mendirikan provinsi otonom baru terus menggema. Pada Selasa, Juni 2026, Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi strategis: Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dan wilayah Cabang Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Aksi ini mendapat pengamanan ketat dari ratusan personel gabungan Polda NTB dan Polres jajaran.
Meskipun sempat diwarnai ketegangan antara massa aksi dan petugas, kepolisian memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran aparat bukan untuk menghalangi hak penyampaian aspirasi, melainkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memastikan kelancaran aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.
Tuntutan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa
Aksi yang dilakukan oleh Aliansi PPS ini merupakan bagian dari upaya panjang masyarakat Pulau Sumbawa untuk mewujudkan aspirasi pembentukan provinsi baru. Alasan utama di balik tuntutan ini mencakup:
- Pemerataan Pembangunan: Masyarakat meyakini pembentukan provinsi otonom akan mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Pulau Sumbawa, mengatasi kesenjangan yang ada dengan provinsi induk.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan struktur pemerintahan yang lebih dekat dan fokus pada kebutuhan lokal, pelayanan publik diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
- Kesejahteraan Masyarakat: Diharapkan dengan adanya provinsi baru, alokasi anggaran dan kebijakan yang lebih terarah akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa secara keseluruhan.
Para peserta aksi juga menegaskan kesiapan mereka untuk menggelar demonstrasi lanjutan apabila tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa belum mendapatkan tanggapan yang memadai dari pemerintah pusat.
Peran Kepolisian dalam Pengamanan Aksi
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, menjelaskan bahwa pengamanan aksi unjuk rasa adalah bagian integral dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh pihak.
“Aksi serupa tidak hanya berlangsung di Pelabuhan Poto Tano, tetapi juga di wilayah Kabupaten Bima. Untuk memastikan penyampaian pendapat di muka umum ini berjalan kondusif, Polda NTB telah menyiapkan personel pengamanan di seluruh lokasi kegiatan,” ujar Kombes Pol Kholid pada Rabu, Juni 2026.
Kehadiran aparat kepolisian bertujuan untuk:
- Menjaga Keamanan dan Ketertiban: Memastikan situasi tetap terkendali selama berlangsungnya aksi.
- Melindungi Hak Konstitusional: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa menghalangi hak tersebut.
- Mencegah Gangguan Kamtibmas: Mengantisipasi potensi kericuhan, pemblokiran jalan, penutupan akses transportasi, atau tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat luas.
- Menjaga Kelancaran Aktivitas Publik: Memastikan roda perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terganggu secara signifikan.
Meskipun sempat terjadi momen ketegangan dan saling dorong antara sebagian massa aksi dengan petugas, situasi tersebut berhasil dikendalikan. Kombes Pol Kholid menegaskan bahwa secara umum, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, tanpa adanya peristiwa menonjol yang mengganggu stabilitas keamanan.
Pendekatan Persuasif dan Dialogis
Selain mengedepankan pengamanan fisik, kepolisian juga menerapkan pendekatan persuasif dan dialogis. Komunikasi aktif dibangun dengan koordinator lapangan dan tokoh-tokoh aksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman bersama dan menjaga situasi tetap kondusif.
Polda NTB mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus menyalurkan aspirasi secara damai dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak demokrasi dapat terjaga tanpa mengorbankan keamanan, ketertiban, serta kepentingan masyarakat luas. Aspirasi untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa diharapkan dapat terus disuarakan melalui jalur yang konstruktif.
