Alaudin: Politik Sebagai Katalis Perubahan untuk Masyarakat Kepulauan Morowali
Morowali – Bagi Alaudin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali periode 2024–2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terjun ke dunia politik bukanlah sekadar mengejar jabatan atau kekuasaan. Ia melihat panggung legislatif sebagai sebuah amanah dan sarana strategis untuk menggerakkan perubahan nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang mendiami wilayah kepulauan terluar di Dapil Dua. Wilayah ini mencakup area strategis seperti Bahodopi, Bungku Selatan, Bungku Pesisir, Sombori Kepulauan, dan Menui Kepulauan, yang seringkali suaranya terpinggirkan.
Kedekatan Emosional dengan Warga Pulau
Menariknya, Alaudin, yang secara administratif berdomisili di Dapil Satu (Bungku Tengah), justru berhasil meraih kepercayaan masyarakat di Dapil Dua. Hal ini bukan tanpa alasan. Kedekatan emosional yang terjalin erat dengan warga kepulauan menjadi pondasi utama keberhasilannya. Jauh sebelum ia duduk di kursi dewan, Alaudin telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang membawanya bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat pulau.
Pengalamannya sebagai Tim Ahli Cagar Budaya dan Pendamping Desa Budaya di wilayah Suku Bajo, Sombori Kepulauan, memberikannya pemahaman mendalam tentang tantangan dan aspirasi masyarakat setempat. “Dari tahapan mendampingi desa budaya itu saya bisa dekat sama masyarakat, mengetahui permasalahan di desa, dan dari situ saya bisa masuk ke DPRD untuk memperjuangkan aspirasi mereka,” ungkap Alaudin, menceritakan bagaimana kedekatannya dengan warga pulau bermula.
Prioritas Utama: Penerangan untuk Kemajuan
Kini, setelah mengemban amanah sebagai legislator, Alaudin tidak membuang waktu. Ia segera bergerak mengatasi keluhan paling mendesak yang dihadapi oleh warga kepulauan, yaitu ketiadaan akses listrik yang memadai. Masalah ini berdampak signifikan pada mata pencaharian para nelayan, terutama dalam hal penyimpanan hasil tangkapan yang berujung pada kerugian ekonomi.
“Kalau tanpa listrik, hasil nelayan tidak bisa mereka simpan untuk dijual selanjutnya. Pasti akan busuk kalau tidak ada kulkas sebagai pendingin. Jadi memang di sana sangat dibutuhkan listrik,” tegas Alaudin.
Melalui mekanisme pokok-pokok pikiran dan dana aspirasinya sebagai anggota dewan, Alaudin secara proaktif mendorong pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Inisiatif ini diharapkan dapat menerangi rumah-rumah warga di berbagai desa kepulauan, termasuk di Pulau Pada Darat, Pada Laut, Umboko, hingga Masadian.
Menghadapi Tantangan Geografis yang Kompleks
Perjalanan Alaudin dalam melayani konstituennya tidaklah mudah. Ia dihadapkan pada tantangan geografis yang cukup ekstrem. Untuk mencapai wilayah Menui Kepulauan, misalnya, Alaudin bahkan harus menempuh perjalanan melintasi provinsi tetangga, Sulawesi Tenggara, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan dengan kapal laut.
Namun, hambatan akomodasi dan transportasi ini tidak sedikit pun menyurutkan komitmennya. Alaudin secara rutin turun lapangan melalui berbagai momen, seperti reses, kunjungan daerah pemilihan, maupun sosialisasi peraturan daerah. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat dan menyampaikan program serta kinerja DPRD kepada mereka.
“Tiga tahapan ini yang saya manfaatkan betul untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan apa saja kinerja kami di DPRD kepada konstituen,” ujar Alaudin, menekankan pentingnya komunikasi dua arah dengan para pemilihnya.
Menangani Isu Lingkungan di Kawasan Industri
Selain fokus pada infrastruktur kelistrikan di wilayah kepulauan, Alaudin juga dihadapkan pada realitas yang kontras di wilayah daratan, khususnya di Bahodopi dan Bungku Pesisir yang merupakan kawasan industri yang berkembang pesat di sekitar lingkar tambang. Di daerah ini, aspirasi masyarakat lebih banyak berkisar pada isu-isu lingkungan.
Keresahan warga mencakup berbagai persoalan, mulai dari dampak polusi debu yang mengganggu aktivitas sehari-hari hingga kerusakan ekosistem pesisir akibat aktivitas industri. Menanggapi hal ini, Alaudin, yang duduk di Komisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), bersama rekan-rekannya di DPRD Morowali sedang aktif menggodok regulasi strategis. Salah satu fokus utamanya adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Bakau yang sangat krusial bagi masyarakat pesisir.
“Setiap kita turun reses, masalah kerusakan lingkungan dan penanganan debu itu terus yang mereka bawa. Saat ini kami di Bapemperda sedang memproses penetapan perda bakau untuk masyarakat pesisir,” ungkap Alaudin, yang merupakan alumni Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Ia juga berupaya untuk mengedukasi warga secara informal, misalnya saat berkumpul santai, agar mereka memahami esensi dari lahirnya peraturan daerah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa perda tersebut dirancang untuk melindungi dan mempermudah ruang gerak masyarakat, bukan untuk mengekang aktivitas sehari-hari mereka.
Mematahkan Stigma Finansial dalam Politik
Sebagai seorang pendatang baru yang langsung dipercaya oleh publik, Alaudin juga berupaya mematahkan stigma umum yang menyatakan bahwa untuk terjun ke dunia politik, seseorang harus memiliki modal finansial yang besar. Berangkat dari pengalamannya sendiri yang tumbuh dalam keterbatasan anggaran, mantan aktivis Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni ini menekankan pentingnya niat yang tulus sebagai fondasi utama.
“Jangan berpikir finansial di awal, bergerak saja dulu karena duit itu urusan kedua. Kalau tidak ada niat, percuma saja biar punya banyak duit,” tuturnya, memberikan pesan inspiratif bagi para pemuda yang ingin berkontribusi melalui jalur politik.
Kolaborasi untuk Kemajuan Morowali
Menutup perbincangannya, Alaudin menyerukan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah Morowali untuk memperkuat kolaborasi kolektif. Ia meyakini bahwa kesuksesan visi-misi pembangunan daerah hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kerja sama yang solid, karena kemajuan Morowali merupakan tanggung jawab bersama.
“Mari kita saling bergandengan tangan dan mendukung. Morowali ini bukan milik Pak Bupati sendiri, tapi ini milik kita semua untuk dibesarkan bersama,” pungkas Alaudin, mengajak seluruh pihak untuk bersatu padu demi masa depan Morowali yang lebih baik.
